Page 243 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

4.3.2. Peraturan Penyederhanan Partai
Politik

Kebijakan tahap selanjutnya adalah perombakan sistem
kepartaian. Kabinet menyetujui peraturan pemerintah pada tanggal
18 Desember 1959, tentang persyaratan penyederhanaan kepartaian
dan pembentukan Front Nasional. Perombakan sistem kepartaian
dinilai sebagai persoalan yang penting karena tidak sekadar menata
kehidupan sebuah partai, tetapi juga menyangkut persoalan dan
pelaksanaan sistem kepartaian yang dapat sejalan dengan aura
Demokrasi Terpimpin. Penetapan Presiden No. 7 Tahun 1959, dengan
301
konsideran menimbang, disebutkan:

“bahwa berhubung dengan keadaan
ketatanegaraan di Indonesia, yang menyebabkan
dikeluarkannya Dekrit Presiden/ Panglima
Tertinggi Angkatan Perang Republik indonesia
pada tanggal 5 Juli 1959 dan yang membahayakan
persatuan dan keselamatan negara, Nusa dan
Bangsa serta merintangi pembangunan semesta
untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, perlu
diadakannya peraturan tentang syarat-syarat dan
penyederhanaan kepartaian.” 302
Kebijakan tahap

selanjutnya adalah Dengan lahirnya Penetapan Presiden no. 7 ini, dicabut Maklumat
perombakan sistem Pemerintah no. 3 Nopember 1945, yang berisi tentang anjuran
pemerintah untuk pembentukan partai-partai politik; dan sekaligus
kepartaian. menetapkan Penpres tentang pokok-pokok ketentuan dan syarat-

syarat penyederhanaan sistem kepartaian. Peraturan No. 7/1959, isinya
secara detail sebagai berikut: 303
1. Partai dalam Penetapan Presiden ini adalah organisasi
golongan rakyat berdasarkan persamaan kehendak di dalam
negara untuk memperjuangkan bersama-sama tercapainya
tujuan rakyat yang tersusun dalam bentuk Negara.

301 Arif Permana Putra, 2009, : Penyederhanaan Partai Politik di Indonesia Tahun 1960,” Skripsi,
Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret, hlm., 53-54.
302 Muchammad Ali Syafa,at, 2009, “Pembubaran Partai Politik di Indonesia (analisis Pengaturan
Hukum dan Praktik Pembubaran Partai politik 1959—2004), Depok: Fakutas Hukum Universitas
Indonesia, hlm., 154.
303 Lihat lampiran ke-1, Penetapan Presiden No. 7 Tahun 1959: syarat-syarat penyederhanaan
partai.

dpr.go.id 240