Page 244 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966
P. 244

K ONS TELA SI POLITIK  MA S A
                                                                                         DEMOKR A SI TERPIMPIN



                                                       2.  Partai harus menerima dan mempertahankan asas dan tujuan
                                                          Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-
                                                          undang Dasar 1945.
                                                       3.  Untuk dapat diakui sebagai partai, dalam anggaran dasar
                                                          organisasi harus dicantumkan secara tegas, bahwa organisasi
                                                          itu menerima dan mempertahankan Undang-Undang Dasar
                                                          Negara Republik Indonesia yang memuat dasar-dasar negara,
                                                          yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kebangsaan, Kedaulatan
                                                          Rakyat, Perikemanusiaan dan Keadilan Sosial, dan bertujuan
                                                          membangun suatu  masyarakat  yang adil  dan makmur
                                                          menurut kepribadian bangsa Indonesia, serta mendasarkan
                                                          program kerjanya masing-masing atas Manifesto Politik
                                                          Presiden tertanggal 17 Agustus 1959, yang telah dinyatakan
                                                          menjadi haluan negara.
                                                       4.  Dalam anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga
                                                          partai termaksud pada ayat (1) pasal ini harus dicantumkan
                                                          pula dengan tegas organisasi-organisasi lain yang mendukung
                                                          dan/atau bernaung di bawah partai itu.
                                                       5.  Dalam memperjuangkan tujuannya, partai-partai diharuskan
                                                          menggunakan jalan-jalan damai dan demokratis.
                                                       6.  Partai, harus, mempunyai cabang-cabang yang tersebar
                                                          paling sedikit diseperempat jumlah daerah tingkat I dan
                                                          jumlah cabang- cabang itu seluruh wilayah Republik
                                                          Indonesia.
                                                       7.   Partai tidak dibolehkan mempunyai seorang asingpun baik
                                                          dalam pengurus dan pengurus penghormatan maupun
                                                          sebagai anggota biasa.
                         Partai harus                  8. Partai tidak diperbolehkan tanpa idzin dari Pemerintah
                     menerima dan                         menerima bantuan dari fihak asing dan/atau memberi

                 mempertahankan                           bantuan kepada fihak asing dalam bentuk dan dengan cara
                                                          apapun juga.
                    asas dan tujuan                    9.  Yang  berhak  menjadi  anggota  partai  ialah  warga-negara

                   Negara Kesatuan                        Indonesia yang telah berumur 18 tahun atau lebih.
                Republik Indonesia                     10. Presiden berwenang mengawasi dan memerintahkan untuk
                                                          memeriksa tata-usaha, keuangan dan kekayaan partai-partai.
                 menurut Undang-                       11.  Presiden,  sesudah  mendengar  Mahkamah  Agung,  dapat
                      undang Dasar                        melarang dan/atau membubarkan partai yang:

                                  1945.                   a.  bertentangan dengan asas dan tujuan Negara;
                                                          b.  programnya  bermaksud  merombak  azas  dan  tujuan
                                                             Negara;




                         SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT   241
                           REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249