Page 281 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966

DPR -GR D AN KEBIJ AKAN PAD A MA S A
DEMOKR A SI TERPIMPIN

Tugas DPAS adalah memberi jawaban atas pertanyaan presiden dan
mengajukan usul kepada pemerintah. 374
Selain pembentukan MPRS dan DPAS, pemerintah juga
membentuk Lembaga Negara DPR. DPR adalah salah satu lembaga
tinggi negara di dalam susunan ketatanegaraan Indonesia. Lembaga
ini merupakan lembaga perwakilan rakyat yang terdiri atas anggota
partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui mekanisme
pemilihan umum legislatif. Ada pun sejarah DPR Republik Indonesia
ini tidak dapat dilepaskan dari keberadaan KNIP (Komite Nasional
Indonesia Pusat) yang dibentuk tahun 1945.
Pada awal kemerdekaan Indonesia, lembaga-lembaga negara
yang diamanatkan oleh UUD 1945 belum dibentuk. Oleh karena itu,
sesuai dengan pasal 4 dalam aturan peralihan UUD 1945 dibentuklah
sebuah komite, yaitu KNIP yang merupakan cikal bakal badan
legislatif di Indonesia. KNIP sebagai MPR sempat melaksanakan sidang
sebanyak enam kali dan ketika menjalankan tugas dan fungsi sebagai
DPR dibentuk Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BP KNIP) yang
menghasilkan 133 RUU dan berbagai pengajuan Mosi, Resolusi, Usul,
dan lain-lain. DPR kemudian dibagi menjadi beberapa kubu partai,
yaitu partai pemerintah, partai oposisi, dan partai netral.
375
Selain Tugas dan wewenang DPR secara formal cukup banyak.

pembentukan Beberapa di antaranya adalah membentuk undang-undang yang
dibahas bersama dengan presiden untuk mendapat persetujuan
MPRS dan DPAS, bersama, membahas dan memberikan persetujuan terhadap Perpu

pemerintah juga yang diajukan oleh presiden untuk menjadi Undang-Undang (UU),
membentuk menerima Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diajukan oleh

Lembaga Dewan Perwakilan Daerah (DPD) kemudian membahasnya bersama
DPD dan presiden, membahas RUU yang diajukan oleh presiden atau
Negara DPR. DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah dan menyertakan DPD

sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden, dan
tugas-tugas lainnya. Selain itu, DPR juga memiliki beberapa fungsi yaitu
fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.
Presiden Soekarno juga menegaskan bahwa DPR baru hasil
retooling (DPR- GR) ini harus menaati UUD 1945 dan dapat bekerja
sama dengan pemerintah. penentang kebijakan ini harus keluar dari
keanggotaannya di DPR. Hal ini disampaikan dalam pidatonya pada

374 Diah Irawati, Ibid.
375 http://www.netralnews.com/news/singkapsejarah/read/59896/soekarno-bubarkan-dpr-
hasil-pemilu-1955-dan-bentuk-dpr-gr ; lihat juga: Depkominfo, op.cit., hlm 82-84)

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 279
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018