Page 276 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

(masa Demokrasi Parlementer). 358 Dalam proses penyusunannya
tersebut, Sukarno mengundang ketua Tiga Partai Besar, yaitu PNI,
NU, dan PKI serta wakil TNI AD, Kolonel Wiluyo Puspoyudo. Satu hari
setelah penyusunannya, anggota DPR-GR kemudian dilantik pada 25
Juni 1960. Keputusan Presiden membentuk DPR-GR ini ternyata
359
memicu reaksi terutama dari partai-partai politik yang ada.
Sejak saat itu, DPR memiliki nama baru yaitu DPR-Gotong
Royong dan memiliki susunan dan keanggotaan baru. Lewat Keputusan
Presiden No. 155 dan No.156 ditetapkan akhir masa tugas DPR tahun
1959 serta pengangkatan anggota-anggota baru DPR-GR. Nama-nama
anggota DPR-GR kemudian diumumkan dan dipanggil untuk dilantik
serta diangkat sumpahnya pada tanggal 25 Juni 1960. Dalam pelantikan
tersebut Zainul Arifin ditunjuk langsung oleh presiden sebagai ketua
DPR GR, dengan wakilnya Arudji Kartawinata. 360
Sejak saat itu, Mengenai karakter dan susunan DPR GR yang baru ini dapat

DPR memiliki nama dijelaskan sebagai berikut. Keanggotaan tidak lagi didasarkan atas
kekuatan partai atau organisasi hasil Pemilu 1955, tetapi diatur
baru yaitu DPR-
sedemikian rupa agar dapat bekerja sama secara gotong royong antara
Gotong Royong dan pemerintah dan DPR-GR. Keanggotaan DPR-GR juga hanya diberikan

memiliki susunan kepada mereka yang berasal dari Golongan Politik, Golongan karya,

dan keanggotaan dan seorang Wakil dari Irian Barat. Sementara itu, Wakil dan Ketua
pun diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Calon yang diangkat
baru.
harus menyetujui USDEK (UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi
Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian Indonesia). Prasyarat
lain adalah anggota DPRGR harus bersedia melaksanakan Manifesto
Politik (Manipol), yaitu Pidato Politik Presiden 17 Agustus 1959. Dengan
demikian, dapat dikatakan bahwa DPR-GR harus bekerja dengan
berpedoman pada MANIPOL-USDEK, yang merupakan intisari dari
sistim pemerintahan ‘Demokrasi Terpimpin’. 361
Selain pertentangan antara pihak yang pro dan yang kontra atas
pembentukan DPR-GR ini, masa Demokrasi Terpimpin juga diwarnai
oleh permasalahan-permasalahan yang muncul terkait dengan isu-
isu politik di dalam negeri, ekonomi terpimpin yang diusung untuk
mendukung Pembangunan Semesta, serta isu politik dan hubungan
luar negeri Republik Indonesia. Walaupun banyak kritik pada proses
362

358 B.N. Marbun, op.cit., hlm. 113
359 Marwati Djoened Poesponegoro, dkk, op.cit., hlm. 420-421
360 Marbun, op.cit., hlm. 114-115
361 Ibid., hlm. 114
362 Departemen Komunikasi dan Informatika, (2005), 60 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia:
Sketsa Perjalanan Bangsa Berdemokrasi, Jakarta: Depkominfo, hlm. 80-82.

dpr.go.id 274