Page 273 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966

DPR -GR D AN KEBIJ AKAN PAD A MA S A
DEMOKR A SI TERPIMPIN

DPR-GR DAN KEBIJAKAN PADA

B AB V MASA DEMOKRASI TERPIMPIN

5.1 KONDISI OBYEKTIF

Dikembalikannya mandat

dari Perdana Menteri Juanda
kepada Presiden Sukarno pada

tanggal 6 Juli 1959 menandai

diberlakukannya kembali UUD

1945 serta dimulainya masa
Demokrasi Terpimpin, sesuai

dengan amanat Presiden

Soekarno yang dicetuskan

melalui Dekrit Presiden 5 Juli
1959.

EBIJAKAN-KEBIJAKAN inti masa Demokrasi
Terpimpin ini, antara lain dibentuknya lembaga-
lembaga negara seperti MPRS, DPAS, DPRS dan
menjadikan MANIPOL USDEK sebagai Garis Besar
351
KHaluan Negara (GBHN). Selain kebijakan inti tersebut,
Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin ini juga menghadapi
berbagai masalah terkait isu-isu politik dalam negeri, kemerosotan
ekonomi maupun hubungan internasional. Masalah-masalah tersebut
kemudian diselesaikan sesuai dengan kebijakan pemerintahan Sukarno
351

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 271
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018