Page 271 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

8. UU No 19 Tahun 1964 tentang ketentuan ketentuan pokok
kekuasaan kehakiman, untuk kepentingan Revolusi dan
kepentingan umum.
9. UU No 18 tahun 1965 tentang pokok–pokok pemerintahan
daerah. Undang –undang ini memberikan kewenangan yang
luas kepada pemerintahan pusat untuk campur tangan dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah.
10. Beberapa produk MPRS yang memberikan dukungan atau
memperkuat kedudukan presiden antara lain:
a. TAP MPRS No. 1/MPRS 1960 tentang manifesto politik
Republik Indonesia sebagai Garis–Garis Besar Haluan
Negara. Manifesto politik ini pada mulanya adalah pidato
kenegaraan Presiden pada tanggal 17 Agustus 1959 dengan
judul “penemuan kembali Revolusi kita” dan kemudian
dipopulerkan sebagai “manifesto politik”.
b. TAP MPRS No. II/MPRS/1963 tentang pengangkatan
pemimpin besar Revolusi Indonesia Bung Karno menjadi
Presiden Indonesia seumur hidup. Tap MPRS ini jelas
bertentangan dengan pasal 7 UUD 1945 yang menyatakan
presiden memegang jabatan selama lima Tahun dan
sesudah itu dapat dipilih kembali.
c. TAP MPRS No. VIII/MPRS/1965 tentang prinsip–
prinsip musyawarah untuk mufakat dalam demokrasi
Beberapa
terpimpin sebagai pedomaan bagi lembaga–lembaga
produk MPRS permusyawaratan/ perwakilan melalui tap ini ditentukan

memberikan bahwa dalam pengambilan keputusan pada lembaga–
dukungan atau lembaga permusyawaratan hanya ditempuh melalui
musyawarah dan tidak dibenarkan mengambil keputusan
memperkuat
melalui suara terbanyak (voting).
kedudukan 11. Politik hukum yang dilakukan rezim Demokrasi Terpimpin

presiden... bidang ekonomi adalah untuk membuat peraturan
perundang–undangan yang memberi legitimasi bagi rezim
yang berkuasa untuk campur tangan secara luas dalam bidang
ekonomi. Peraturan perundang–undangan yang dikeluarkan
oleh rezim demokrasi terpimpin itu antara lain:
a. UU No. 16 tahun 1959 tentang badan perusahaan produksi
bahan makanaan dan pembukaan tanah.
b. UU No. 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil.

dpr.go.id 268