Page 270 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966
P. 270

K ONS TELA SI POLITIK  MA S A
                                                                                         DEMOKR A SI TERPIMPIN



                                                  ketertiban umum, akhirnya para penguasa militer melarang aktivitas
                                                  politikya. Kebijakan militer ini, diikuti juga sikap politik NU yang ikut
                                                  membatasi diri dukungannya terhadap Liga Demokrasi. Kekuatan Liga
                                                  Demokrasi berkurang ketika PSII memutuskan juga menarik diri dari
                                                  keanggotaannya dalam organisasi itu demi menjaga kelangsungan
                                                  partainya. Pada akhirnya, kelangsungan hidup Liga Demokrasi berjalan
                                                  sangat singkat, kurang lebih hanya satu tahun. Sebuah kebijakan yang
                                                  tragis dimbil oleh Presiden Soekarno dengan memerintahkan militer
                                                  dalam hal ini Angkatan Darat (AH Nasution) untuk membubarkan Liga
                                                  Demokrasi. Instruksi presiden itu dilaksanakan tanpa ada bantahan
                                                  dari AH Nasution maupun perlawanan dari Liga Demokrasi. Keputusan
                                                  membubarkan Liga Demokrasi karena dianggap sebagai perpanjangan
                                                  kaki tangan imperialis untuk kembali melakukan penjajahan di
                                                  Indonesia dan memasukkan para aktivisnya ke penjara. 348


                                                  4.8 Beberapa perundang-undangan yang
                                                  dikeluarkan pada periode Tiga Pilar Kekuatan

                                                  Politik dan sesudahnya, diantaranya:             349


                                                       1.   PenPers No.1 Tahun 1959.
                                                       2.  Peraturan presiden (perpres) No 156v tahun 1960 tanggal
                                                          24 Juni 1960, Presiden mengangkat anggota DPR GR, yang
                                                          Masyumi dan PSI tidak masuk lagi dalam keanggotaan DPR
                                                          GR.
                                                       3.  Penpres No 1 Tahun 1959 yang menetapkannya bekerjanya
                                                          DPR hasil pemilu 1955 menurut UUD 1945.
                                                       4.  Penpres No. 2 Tahun 1959 tentang Majelis Permusyawaratan
                                                          Rakyat.
                                                       5.  Penpres No 7 Tahun 1959 tentang syarat–syarat dan
                      Pada akhirnya,
                                                          penyederhanaan kepartaian.
                       kelangsungan                    6.  Penpres No 3 Tahun 1959 Dewan Pertimbangan Agung

                           hidup Liga                     Sementara.
               Demokrasi berjalan                      7.   UU No 17 Tahun 1964 tentang Larangan penarikan cek kosong;
                                                          DPR GR. Beberapa undang–undang yang dikeluarkan dalam
                      sangat singkat,
                                                          rangka menciptakan stabilitas pemerintahan dan ekonomi
                kurang lebih hanya

                          satu tahun.             348 Ibid., Lihat juga, “Presidium Liga Demokrasi Dipanggil Kejaksaan Agung,” Terompet Masyarakat,
                                                    7 Juni 1960; 27-28 Juni 1960, Terompet Masyarakat, “Liga Demokrasi Tidak sesuai dengan
                                                    Penyederhanaan Kepartaian,”
                                                  349 https://riswandinews.wordpress.com/2017/12/13/sukarno-pki-dan-militer/ ; bandingkan
                                                    pula dengan M. Mahfud MD,  . 2012. Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, Jakarta:
                                                    Rajawali Pers



                         SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT   267
                           REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275