Page 268 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966
P. 268

K ONS TELA SI POLITIK  MA S A
                                                                                         DEMOKR A SI TERPIMPIN



                                                  4.7 Liga Demokrasi Sebagai Reaksi
                                                  Terbentuknya DPR-GR

                                                         Bagaimana situasi Partai politik setelah penyederhanaan?
                                                  Tanggal 12 Maret 1960, Presiden Soekarno bersama-sama Suwijo,
                                                  selaku Ketua Umum DPP PNI, Ketua Umum PB. NU, K.H. Idham Chalid,
                                                  DN Aidit, Ketua Umum CC PKI, dan Ketua Dewan Pertimbangan Agung
                                                  Roeslan Abdul Ghani pergi ke Tampak Siring untuk membicarakan
                                                  susunan anggota DPR Gotong-royong, pembentukan Front Nasional,
                                                  dan pengangkatan pejabat presiden selama presiden mengadakan
                                                  perjalanan ke luar negeri. Untuk susunan anggota DPR Gotong Royong
                                                  berjumlah seluruhnya 261 orang, yang terbagi menjadi dua, yaitu
                                                  terdiri dari golongan partai dan golongan karya termasuk angkatan
                                                  bersenjata. Menurut Partai Murba, susunan anggota DPR GR yang telah
                                                  diumumkan oleh Presiden Soekarno yang mempertahankan 3 kekuatan
                                                  utama partai politik, yaitu PNI (44 anggota), NU (36 anggota), PKI (30
                                                  anggota), dan golongan karya yang sealiran dengan PNI-NU-PKI, dapat
                                                  dipastikan DPR GR tidak akan lepas dari napas liberalisme. 343
                                                         Struktur keanggotaan DPR GR yang tidak mengikut sertakan
                                                  keanggotaannya dari Partai Masyumi, PSI, IPKI, Partai Katholik,
                                                  Parkindo, dan dua tokoh Partai NU,  yakni Dachlan dan Imron sepakat
                                                                                 344
                                                  mendeklarasikan Liga Demokrasi pada 24 Maret 1960. Organisasi ini
                       Organisasi ini             secara tegas menyatakan sikap beroposisinya terhadap pemerintahan

                         secara tegas             Demokrasi Terpimpin serta menyerukan bahaya komunis di dalam
                 menyatakan sikap                 pemerintahan dan politik Soekarno. Sebuah kekhawatiran dan
                                                  keprihatinan yang mendalam akan berpengaruhnya paham PKI dalam
                       beroposisinya
                                                  pemerintahan.
                             terhadap                  Sementara itu, bagi Masyumi, Liga Demokrasi merupakan

                      pemerintahan                saluran terakhir perlawanannya terhadap kepemimpinan Presiden
                                                           345
                           Demokrasi              Soekarno.  Liga Demokrasi tidak lain adalah  sebuah badan  yang
                                                  diarahkan untuk melakukan perlawanan  terhadap sistem Demokrasi
                    Terpimpin serta
                                                  Terpimpin Soekarno yang cenderung otoriter. Dibentuknya Liga
                        menyerukan                Demokrasi mengemban dua tujuan utama, yaitu pertama, sebagai

                   bahaya komunis                 kelompok penekan terhadap kepemimpinan Soekarno dengan
                              di dalam            sistem Demokrasi Terpimpinnya (pembubaran DPR hasil pemilu
                                                  1955), dalam rangka memulihkan dan menegakkan demokrasi yang
                pemerintahan dan
                                                  sesungguhnya.  Kedua, untuk membendung meluasnya pengaruh
                   politik Soekarno.

                                                  343  Ibid., hlm., 58-59.
                                                  344  ‘NU daerah-daerah sambut Liga Demokrasi,” Pikiran Rakyat, 21 April 1960.
                                                  345  Nurani Soyomukti, Nurani,  2010,  Soekarno Otoriter,  Yogyakarta : Garasi, .hlm. 158.



                         SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT   265
                           REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273