Page 275 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966
P. 275
DPR -GR D AN KEBIJ AKAN PAD A MA S A
DEMOKR A SI TERPIMPIN
melakukan penghentian pelaksanaan tugas dan pekerjaan anggota-
anggota DPR yang sekarang dan mengusahakan pembaharuan susunan
DPR berdasarkan UUD 1945 dalam waktu yang singkat. 355 Namun
kemudian, penghentian pelaksanaan tugas anggota DPR ini dianggap
sebagai pembubaran DPR hasil Pemilu 1955. Dalam konferensi persnya,
Mr. Sartono menyampaikan hal yang sama sesuai penjelasan dalam
Rapat Pleno tertutup. Namun, karena adanya larangan dari Komando
Daerah Militer Djakarta Raja (Kodam Djaja) agar tidak menyiarkan
komentar apa pun terkait isi Penetapan Presiden No 3 tahun 1960,
berita tersebut tidak dapat disiarkan di dalam surat-surat kabar saat
itu.
Alasan dibubarkannya DPR oleh presiden antara lain adalah,
pertama, DPR Hasil Pemilu 1955 ini dalam melaksanakan tugasnya
tidak memenuhi harapan presiden, yaitu dapat bekerja sama atau
membantu Presiden. Kedua, kerja sama antara pemerintah dan
DPR tidak memenuhi harapan tersebut karena susunan DPR Hasil
Pemilu 1955 adalah berdasarkan UUDS 1950. Ketiga, ketentuan di
atas (poin 1 dan 2) dianggap menimbulkan keadaan ketatanegaraan
yang membahayakan persatuan dan keselamatan negara, nusa dan
bangsa serta menghambat lancarnya pembangunan untuk mencapai
masyarakat yang adil dan makmur. Tiga hal ini dianggap sebagai
356
konsekuensi dari Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang secara aklamasi
diterima DPR. Oleh karena itu, sejak saat itu DPR bersama-sama
Alasan dengan pemerintah (Presiden) melakukan kedaulatan rakyat. Adanya
dibubarkannya pengakuan kekuasaan presiden untuk mengatur segala sesuatu yg
DPR oleh presiden dituangkan dalam Penetapan Presiden, yang dalam proses selanjutnya,
hal ini membawa konsekuensi baru dalam ketatanegaraan Republik
antara lain adalah,
Indonesia, khususnya bagi posisi DPR.
357
pertama, DPR Hasil Presiden Sukarno kemudian membentuk DPR baru dengan
Pemilu 1955 ini mengeluarkan Ketetapan Presiden No.4 Tahun 1960 yang mengatur
dalam melaksanakan pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR).
Komposisi DPR-GR selesai disusun di Istana Tampak Siring, Bali, pada
tugasnya tidak
24 Juni 1960. Presiden Soekarno pula yang menyusun konsep baru
memenuhi harapan tentang keanggotaan DPR yang didasarkan pada prinsip gotong royong
presiden, yaitu dapat tersebut. Istilah ‘Gotong Royong’ diberikan untuk memberikan bobot
bekerja sama atau baru bagi DPR dan membedakannya dengan DPR masa sebelumnya
membantu Presiden.
355 Ibid. hlm. 237-239
356 B.N. Marbun, (1992), DPR-RI Pertumbuhan dan Cara Kerjanya, PT Gramedia Pustaka Utama,
Jakarta, hlm. 110
357 Sekretariat DPR-GR (1983), Seperempat Abad …, op.cit., hlm. 237-239
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 273
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
