Page 277 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966
P. 277
DPR -GR D AN KEBIJ AKAN PAD A MA S A
DEMOKR A SI TERPIMPIN
pembentukannya, DPR-GR tetap menjalankan tugas dan wewenangnya
hingga menghasilkan produk Undang-Undang DPR-GR sebagai hasil
dari persidangan-persidangannya selama tahun 1960-1965.
5.2. DPRGR, SUKARNO DAN KEBIJAKAN
PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN
Sejak 1959, Indonesia memasuki masa ‘Demokrasi Terpimpin’
yang pelaksanaannya didasarkan pada UUD 1945. Menurut UUD
1945, “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan” memiliki arti bahwa kekuasaan
tertinggi berada di tangan rakyat, dalam hal ini adalah DPR. Namun
pelaksanaan konsep Demokrasi Terpimpin kemudian berkembang
menjadi sebuah demokrasi yang ditandai dengan pemusatan kekuasaan
pada satu pimpinan saja, yaitu presiden (eksekutif). Pemusatan
kekuasaan pada satu pimpinan yang demikian itu menyebabkan banyak
tindakan presiden yang kemudian dianggap bertentangan dengan
semangat UUD 1945. Sementara itu, menurut Presiden Soekarno,
Demokrasi Terpimpin adalah suatu demokrasi yang secara tegas
menuju kepada terselenggaranya amanat penderitaan rakyat. Arti
Demokrasi Terpimpin ini dirumuskan oleh Soekarno dalam amanatnya
yang tertuang dalam pidatonya pada tanggal 25 Juni 1959, sebagai
berikut :
363
Namun “…demokrasi terpimpin adalah suatu
pelaksanaan demokrasi yang dengan tegas dan jelas menuju
konsep Demokrasi kepada satu jurusan yaitu di dalam hal kita:
menuju kepada jurusan terselenggaranya amanat
Terpimpin kemudian penderitaan rakyat atau sosialisme a la Indonesia,
berkembang atau sosialisme Indonesia.”
menjadi sebuah
Sebelum presiden melaksanakan program kerjanya pada masa
demokrasi yang Demokrasi Terpimpin, pada 10 Juli 1959, presiden membentuk kabinet
ditandai dengan baru, yaitu Kabinet Kerja. Ir Soekarno duduk sebagai Perdana Menteri
pemusatan dan Ir. H. Djuanda sebagai Menteri Pertama. Program kerja Kabinet
kekuasaan pada satu Kerja ini dinamakan ‘Triprogram’, terdiri atas sandang-pangan,
pimpinan saja, yaitu keamanan, dan pengembalian wilayah Irian Barat. Selanjutnya, pada 17
Agustus 1959 yaitu bertepatan dengan Hari Ulang Tahun kemerdekaan
presiden (eksekutif). Republik Indonesia ke-14, Presiden Soekarno berpidato di hadapan
363 Marbun, op.cit., hlm. 115
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 275
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
