Page 279 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966

DPR -GR D AN KEBIJ AKAN PAD A MA S A
DEMOKR A SI TERPIMPIN

Permasalahan-permasalahan yang muncul pada masa Demokrasi
Terpimpin juga terkait dengan isu-isu politik di dalam negeri, antara
lain masalah Irian Barat; masalah TNI dan PKI, dan lain sebagainya;
ekonomi terpimpin yang diusung untuk mendukung Pembangunan
Semesta, terutama masalah anggaran belanja negara; serta isu politik
dan hubungan luar negeri Republik Indonesia, seperti masalah
hubungan Indonesia-Belanda; Republik Indonesia dan Malaysia;
Republik Indonesia dan negara-negara Blok Timur; Republik Indonesia
dan Amerika Serikat, dan sebagainya. 369

Untuk 5.2.1 Manipol USDEK sebagai Garis Besar

mengamankan Haluan Negara
dan melaksanakan Pada 23-25 September 1959 dalam sidangnya Dewan

Manipol USDEK yang Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) mengusulkan Manipol
sebelumnya telah dijadikan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Adapun intisari dari
Manipol adalah UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin,
ditetapkan sebagai
Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia (USDEK). 370
GBHN, Presiden Untuk mengamankan dan melaksanakan Manipol USDEK yang

Soekarno membentuk sebelumnya telah ditetapkan sebagai GBHN, Presiden Soekarno
Front Nasional membentuk Front Nasional dengan mengeluarkan Penetapan Presiden
No. 13 Tahun 1959. Pembentukan Front Nasional memiliki tiga tujuan
sebagai berikut. 371
1. Menyelesaikan Revolusi Nasional Indonesia.
2. Melaksanakan Pembangunan Semesta Nasional.
3. Mengembalikan Irian Barat ke wilayah Indonesia.

Akan tetapi, dalam perkembangannya kemudian, Front Nasional
mendapat pengaruh dan dikuasai oleh Partai Komunis Indonesia
(PKI) beserta simpatisannya. Organisasi Front Nasional ini kemudian
digunakan sebagai alat oleh PKI untuk mencapai tujuan-tujuan politik
mereka.

369 Depkominfo, op.cit., hlm. 80-82. Lihat juga: DPRGR, (t.th.), Undang-Undang No. 9 dan No. 11
Tahun 1963 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1963 dan 1964, Undang-
Undang No. 10 dan No. 12 Tahun 1963 tentang Penetapan Bagian Anggaran Perusahaan Negara
Republik Indonesia untuk Tahun 1963 dan 1964, dan Dokumen-dokumen Pembitjaraannja dalam
DPR Gotong Rojong, DPRGR.
370 https://gerakanrakyatmarhaen.wordpress.com/berita-marhaenis demokrasi-massa-terpimpin/
371 Ibid.

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 277
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018