Page 278 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

rakyat Jakarta dengan pidato berjudul “Penemuan Kembali Revolusi
Kita”. Pidato ini dikenal sebagai Manifesto Politik (Manipol) Republik
Indonesia. 364 Manipol yang kemudian dijadikan panduan dalam
menjalankan negara, dengan disahkan sebagai Garis Besar Haluan
Negara (GBHN).
365
Sementara itu, Ketua DPR hasil Pemilu 1955, Mr. Sartono,
bersedia melanjutkan tugas-tugasnya dalam lembaga perwakilan
rakyat bersama pemerintah. Oleh karenanya, pada 23 Juli 1959 Mr.
Sartono dilantik oleh Presiden. Akan tetapi, kemudian terdapat
perbedaan pendapat antara pemerintah dan DPR mengenai pengajuan
Anggaran Belanja Negara untuk tahun 1960. Hal tersebut berakibat
pada pembubaran DPR oleh presiden melalui Penetapan Presiden
No. 3 Tahun 1960. Sebelumnya, melalui Penetapan Presiden No. 2
Tahun 1959, presiden membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat
Sementara (MPRS) yang diketuai oleh Chaerul Saleh. Dalam ketetapan
tersebut, seluruh anggota MPRS diangkat dan diberhentikan oleh
Presiden. 366
Dengan berlakunya masa Demokrasi Terpimpin ini, Soekarno
memberlakukan bentuk peraturan yuridis baru yang sebelumnya tidak
Dengan berlakunya
dikenal. Hal ini ditetapkan oleh presiden melalui suratnya kepada
masa Demokrasi DPR tanggal 20 Agustus 1959 No. 22 62/HK/1959. Surat tersebut

Terpimpin menyatakan bahwa semenjak diberlakukannya kembali UUD 1945
ini, Soekarno dikenal bentuk Peraturan Negara yang baru. Lima (5) peraturan baru
bentuk lain tersebut adalah :
367
memberlakukan
1. Penetapan Presiden untuk melaksanakan Dekrit Presiden/
bentuk peraturan Panglima
yuridis baru yang Tertinggi Angkatan Perang tgl 5 Juli 1959
sebelumnya tidak 2. Peraturan Presiden
3. Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan Peraturan
dikenal.
Presiden
4. Keputusan Presiden
5. Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri
Sebelumnya hanya ada tiga peraturan negara yang dikenal dan
sesuai dengan UUD 1945, yaitu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah
dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
368

364 Ibid.
365 https://gerakanrakyatmarhaen.wordpress.com/berita-marhaenis demokrasi-massa- terpimpin/
366 Ibid.
367 Abadi, 21 September 1959, hlm. 1. Lihat juga: Marbun, op.cit., hlm. 109-110
368 “Surat Pres kpd DPR: pem perlu mengadakan peraturan2 negara”, Surat Kabar Abadi, 21
September 1959, hlm. 1

dpr.go.id 276