Page 274 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966
P. 274
SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN
yang senantiasa selalu didukung oleh DPR GR.
Walaupun sistem pemerintahan Indonesia berubah dari sistem
Demokrasi Parlementer (yang berlaku sejak tahun 1950 hingga 1959)
menjadi sistem Demokrasi Terpimpin sejak 1959, DPR hasil pemilu 1955
(yang dibentuk berdasarkan UU No.7 tahun 1953 dan berlaku pada masa
Parlementer) tetap menjalankan tugasnya. Namun, dalam menjalankan
tugasnya, DPR Hasil Pemilu 1955 ini harus mengikuti syarat bahwa DPR
harus menyetujui setiap perubahan yang dilakukan oleh pemerintah
sampai dengan DPR baru terbentuk. Penetapan pemerintah tentang
352
DPR ini dikeluarkan oleh Presiden Sukarno pada tanggal 22 Juli 1959
melalui Penetapan Presiden No.1 Tahun 1959. Namun, karena DPR
Hasil Pemilu 1955 menolak Rencana Anggaran Belanja yang diajukan
pemerintah, hal ini menyebabkan DPR hasil Pemilu 1955 tersebut
kemudian dibubarkan. Pembubaran DPR Hasil Pemilu 1955 ini
ditetapkan oleh Presiden Sukarno dengan dikeluarkannya Penetapan
Presiden No. 3 tahun 1960.
353
Antara DPR hasil pemilu dan pemerintah saat itu memang
terdapat perbedaan pendapat tentang Anggaran Belanja Negara.
Antara DPR Pemerintah berpendapat, pengeluaran-pengeluaran yang telah
hasil pemilu dan disusun akan disesuaikan dengan penerimaan-penerimaan dan untuk
mengatasi kekurangannya akan ditempuh dengan cara menaikkan
pemerintah saat itu
pajak. Dengan kata lain, pendirian pemerintah adalah menyamakan
memang terdapat penerimaan dan pengeluaran, yang telah disusun dan direncanakan
perbedaan pendapat pada waktu itu, yaitu sebesar 44 miliar rupiah Sementara itu, pihak
tentang Anggaran fraksi-fraksi di DPR berpendapat bahwa pengeluaran harus disesuaikan
dengan cara membatasi hanya sekitar 36 dari 38 miliar rupiah, tanpa
Belanja Negara.
menaikkan pajak yang memberatkan rakyat. Ketidaksepakatan antara
parlemen dan pemerintah ini menyebabkan dikeluarkannya Penetapan
Presiden No. 3 tahun 1960 yang berisi penghentian kegiatan-kegiatan
Parlemen.
354
Keluarnya Penetapan Presiden ini sangat tidak diduga oleh
DPR Hasil Pemilu 1955. Oleh karena itu, pada 7 Maret 1960 parlemen
mengadakan Rapat Pleno tertutup untuk mendengarkan keterangan
dari Ketua Parlemen, Mr. Sartono. Dalam keterangannya, Mr. Sartono
menyampaikan beberapa tafsiran secara rinci tentang isi Penetapan
Presiden tersebut, yaitu bahwa DPR tidak dibubarkan, tetapi hanya
352 Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto (eds.), (2009), Sejarah Nasional
Indonesia, Jilid VI, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 420.
353 Ibid.
354 Sekretariat DPR-GR (1983), Seperempat Abad Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia,
Jakarta, 1983, hlm. 235
dpr.go.id 272
