Page 44 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

Partai Rakyat Indonesia Merdeka (PRIM), Partai Rakyat Indonesia (PRI)
dan Partai Rakyat daerah (PRD).
Peraturan Tata Tertib DPR setelah Dekrit Presiden 1959
mengatur fraksi-fraksi ini secara khusus dalam pasal-pasal 151 hingga
154. Disebutkan di tata tertib tersebut bahwa anggota-anggota DPR
yang separtai/segolongan atau bersamaan tujuan asas politiknya
dapat menggabungkan diri dalam suatu fraksi di DPR (pasal 151 ayat
2). Ringkasnya secara umum, yang dimaksud dengan fraksi adalah
gabungan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat (pasal 151 ayat
1). Seorang anggota DPR tidak boleh masuk dalam lebih dari satu fraksi
(pasal 151 ayat 3). Bila fraksi telah terbentuk, pengurusnya segera
memberitahukan kepada DPR disertai susunan anggota dan program.
Demikian pula untuk setiap perubahan dalam susunan pengurus
dan anggota, fraksi juga harus memberitahukannya kepada Ketua
DPR (pasal 152 ayat 1 dan 2). Fraksi-fraksi ini dapat menyampaikan
berbagai pertimbangan kepada Ketua DPR mengenai semua hal yang
dianggap perlu atau dianggap perlu oleh Ketua DPR. Ketua DPR dapat
mengundang para ketua fraksi untuk mengadakan pertemuan bagi
Rancangan
keperluan tersebut (pasal 153 ayat 1 dan 2). Dalam melakukan tugasnya
Peraturan Tata ini, ketua fraksi atau wakilnya mendapat bantuan dari Sekretaris DPR
Tertib DPR telah (pasal 154).

dibicarakan Rancangan Peraturan Tata Tertib DPR telah dibicarakan dalam
rapat pleno DPR pada awal Oktober 1959 yang akhirnya disetujui
dalam rapat pleno
dengan suara bulat oleh anggota DPR. Rancangan tata tertib tersebut
DPR pada awal sebelumnya telah mulai disusun sejak tanggal 28 Juli 1959, atau 5 hari
Oktober 1959 setelah anggota DPR setelah Dekrit Presiden 1959 dilantik pada tanggal

yang akhirnya 23 Juli 1959, melalui 26 kali rapat oleh Panitia Permusyawaratan. 55
Imron Rosyadi dari fraksi NU sebenarnya telah mengusulkan
disetujui dengan
agar DPR selambat-lambatnya pada minggu ketiga bulan September
suara bulat oleh telah mengadakan rapat pleno untuk mengesahkan Peraturan Tata
anggota DPR. Tertib baru DPR, berlainan dengan rencana bahwa DPR baru akan
bersidang pada tanggal 1 Oktober 1959. Namun usul yang juga
56
ditandatangani oleh hampir seluruh fraksi, termasuk fraksi 4 partai
besar tersebut, ternyata tidak dapat direalisasikan. Dalam pertemuan
tanggal 8 Sptember 1959 disepakati kalau DPR tetap akan bersidang
sesuai waktu yang direncanakan, dengan agenda utama sidang
membicarakan peraturan tata tertib DPR. Pembicaraan mengenai hal

55 Ibid., hlm. 226
56 Abadi, 2 September 1959, hlm.1

dpr.go.id 38