Page 43 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966

D ARI DPR HA SIL PEMIL U 1955
KE DPR -GR

Grafik 2.2.1 Fraksi-fraksi di dalam DPR setelah Dekrit Presiden 1959, dari
Komposisi kursi fraksi di DPR
Setelah Dekrit Presiden sisi jumlah keanggotaan, terdapat perbedaan yang jauh antara jumlah
anggota 4 fraksi yang mewakili 4 partai besar hasil pemilu dengan
jumlah keanggotaan fraksi-fraksi lainnya, sebagaimana tergambar
dalam tabel berikut:

Jumlah keanggotaan fraksi di luar fraksi 4 partai besar dan
“kelompok” tidak berfraksi adalah 69 kursi keanggotaan. Pembagian
ini tentu tidak melihat afiliasi kedekatan antarfraksi dalam model
pengelompokan Islam-nasionalis-komunis. Pengaruhnya dalam
Peraturan Tata konstelasi politik DPR memang nyaris tidak ada. Namun, konteks

Tertib DPR setelah terpentingnya adalah tetap diperlihatkannya muara konstelasi politik
Dekrit Presiden di Indonesia atas dasar tiga aliran besar: Islam-nasionalis-komunis.
Bagaimanapun, tiga aliran besar ini tetap menjadi kekuatan politik
1959 mengatur yang diperhitungkan oleh siapa pun, termasuk Soekarno yang makin
fraksi-fraksi ini otoriter.

secara khusus Di antara “fraksi-fraksi kecil” tersebut terdapat pula gabungan
dalam pasal-pasal dari partai-partai dan organisasi-organisasi yang terdapat di DPR.
Fraksi Nasional Progresif misalnya, terdiri atas anggota Baperki,
151 hingga 154. Permai, Acoma, Murba, Partai Rakyat Nasional (PRN), Gerinda, Partai

Indonesia Raya (PIR) Wongsonegoro, dan perorangan Prawirosoedarso.
Sementara Fraksi Pendukung Proklamasi terdiri atas Partai Buruh,

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 37
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018