Page 47 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966

D ARI DPR HA SIL PEMIL U 1955
KE DPR -GR

Untuk pencalonan dan pemilihan para wakil ketua, yaitu Wakil
Ketua I, Wakil Ketua II, dan Wakil Ketua III, masing-masung berlaku
ketentuan-ketentuan peraturan yang berlaku bagi pencalonan dan
pemilihan ketua.
Dalam melaksanakan kewajibannya, apabila Ketua berhalangan,
kewajibannya dilakukan oleh Wakil Ketua I. Apabila Wakil Ketua
I berhalangan, ia diganti Wakil Ketua II. Apabila Wakil Ketua II
berhalangan, ia diganti oleh Wakil Ketua III. Apabila Ketua dan para
Wakil Ketua berhalangan, untuk memimpin rapat, mereka diwakili oleh
anggota dengan umur tertua. Ketentuan-ketentuan ini juga berlaku bila
Ketua, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, atau Wakil Ketua III meletakkan
jabatan atau meninggal dunia.
Apabila jabatan Ketua atau para Wakil Ketua menjadi lowong,
DPR secepatnya mengadakan pemilihan Ketua atau Wakil Ketua,
dengan ketentuan sama dalam pemilihan Ketua dan Wakil Ketua
sebagaimana dikemukakan sebelumnya.
Dibandingkan dengan Peraturan Tata Tertib DPR di era
Demokrasi Parlementer, proses pemilihan Ketua DPR pada masa
setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 pada dasarnya memiliki proses
yang ketentuan pemilihannya tidak jauh berbeda, meskipun sistem
demokrasi yang diterapkan tidak lagi parlementer. Perbedaan yang
ada hanya terletak pada detail cara pemilihan saat calon berjumlah
dua orang.

Tabel 2.2.2.
Perbandingan Pemilihan Ketua DPR Pada Masa Demokrasi Parlementer
dengan Pemilihan Ketua DPR Setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959
Berdasarkan Jumlah Calon

Pemilihan Ketua DPR Pada Masa Demokrasi Jumlah Calon Pemilihan Ketua DPR Setelah Dekrit Presiden 5 Juli
Parlementer 1959
Bila kedua calon mendapatkan suara yang jumlahnya Bila kedua calon mendapatkan suara yang jumlahnya sama, proses
sama, proses pemungutan suara diulangi. Bila dalam pemungutan suara diulangi. Bila sampai tiga kali pengulangan
pengulangan pemungutan suara masih tetap sama 2 Calon tetap masih sama banyak, maka calon digugurkan dan dilakukan
banyak, maka diadakan undian diantara kedua calon pemilihan baru
ketua

Bila calon berjumlah 3—4 orang atau lebih dari 4 calon,
peraturannya pun sama, yaitu seandainya tidak ada calon yang
mendapatkan suara terbanyak secara mutlak meskipun telah dilakukan
pengulangan, ketentuan pemilihan akan kembali mengacu pada
peraturan calon tersisa 2 orang.

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 41
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018