Page 51 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966

D ARI DPR HA SIL PEMIL U 1955
KE DPR -GR

suatu jabatan yang lowong apabila oleh undang-undang ditentukan.
Ketentuan pemilihan berlaku, seperti ketentuan pemilihan Ketua DPR.
Tetapi DPR dapat memutuskan cara yang lain asalkan tidak melanggar
sifat rahasia dari pemungutan suara mengenai calon. Anjuran
disampaikan secara tertulis kepada presiden disertai pemberitaan
tentang pemilihan para calon.
Sampai di sini, wewenang DPR dalam peraturan Tata Tertib DPR
setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, secara yuridis tertulis memang
masih memperlihatkan independensi DPR dari intervensi presiden.
Sayangnya dalam realitas justru sikap otoritarian Presiden Soekarno
yang mengemuka.
Di tengah suasana baru DPR kembali bekerja, pada tanggal 31
Desember 1959 pemerintah mengeluarkan Penetapan Presiden nomor
7 tahun 1959 tentang syarat-syarat dan penyederhanaan kepartaian.
Alasan penetapan presiden ini adalah agar ada pengaturan bagi
perkembangan kepartaian sebagai alat demokrasi dalam suasana
demokrasi terpimpin. Pemerintah rupanya memandang bahwa
keadaan politik telah begitu tidak stabilnya sehingga perlu mencabut
Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 mengenai anjuran
pemerintah tentang pembentukan partai politik. Dalam Pen-Pres
nomor 7 tahun 1959 disebutkan bahwa untuk dapat diakui sebagai
partai, di dalam anggaran dasar partai harus dicantumkan secara
tegas kalau partai menerima dan mempertahankan UUD 1945 serta
Arah pengaturan mendasarkan program kerjanya pada Manifesto Politik Presiden
tanggal 17 Agustus 1959. Selain itu, dimuat pula ketentuan bahwa
kepartaian yang presiden, sesudah mendengar Mahkamah Agung, dapat melarang
diterapkan dan/atau membubarkan partai yang bertentangan dengan asas dan

Soekarno tujuan negara. 60
rupanya makin Penetapan Presiden ini bagaimanapun dapat berakibat pada
membuka jalan dibubarkannya partai politik, yang dapat mempengaruhi pula
komposisi partai-partai politik di DPR. Kelak, Masyumi dan Partai
untuk memberi Sosialis Indonesia akan menjadi korban pertamanya.

penekanan pada Arah pengaturan kepartaian yang diterapkan Soekarno
tema yang sudah rupanya makin membuka jalan untuk memberi penekanan pada tema
yang sudah terlihat dalam tulisan-tulisannya di tahun 1926 yang
terlihat dalam menghendaki persatuan antara nasionalisme, Islam, dan marxisme.

tulisan-tulisannya di Tema tersebut pada era Demokrasi Terpimpin dikenal sebagai doktrin

tahun 1926 Nasakom (nasionalisme, agama, komunis). Tampaknya doktrin ini
mengandung arti bahwa PNI (untuk nasionalisme), NU (untuk agama),

60 Hardiman dkk. Op. Cit., hlm. 234

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 45
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018