Page 53 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966
P. 53
D ARI DPR HA SIL PEMIL U 1955
KE DPR -GR
menjadi penting apabila dikaitkan dengan pelanggaran hak dasar warga
negara yang mungkin terjadi dalam keadaan darurat tersebut. Keadaan
darurat membolehkan apa yang tidak boleh, yang dapat juga disebut
sebagai istilah “onrecht word rech”, yang semula tidak boleh menjadi
boleh atau bahkan melarang hal yang semula dibolehkan.
Dalam konteks situasi politik pada semester terakhir periode
1950-an, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 23
tahun 1959 tentang Penetapan Keadaan Bahaya ini sesungguhnya dapat
juga dimaknai sebagai alasan sekaligus pijakan legalisasi penguasa
untuk bertindak berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
Meskipun terlihat sedang menyelamatkan negara dari
perpecahan karena asumsi kebuntuan pembuatan konstitusi di
Konstituante, Dekrit Presiden bagaimanapun juga mengandung usaha
untuk merebut kembali posisi sebagai kepala pemerintahan—selain
kepala negara—yang sudah lama hilang dari genggaman Soekarno
karena sistem pemerintahan parlementer yang memberikan kuasa
pemerintahan ke tangan perdana menteri. Kepentingan politik
Soekarno itulah yang bertemu dengan hasrat politik kelompok militer
yang mendorong dikeluarkannya dekrit, kemudian mengamankan
pelaksanaannya.
Indikator bahwa dekrit semata-mata dikeluarkan karena negara
dalam kondisi benar-benar genting sesungguhnya adalah bila dekrit
tersebut memenuhi dua syarat utama. Pertama, dekrit merupakan
satu-satunya cara yang dapat dilakukan untuk menyelamatkan
negara dalam keadaan bahaya (absolutely necessary in the interest of
Indikator bahwa the nation) dan; kedua, dekrit harus memenuhi teori keseimbangan
(evenwichtstheorie) antara bahaya yang datang dengan tindakan dan
dekrit semata-mata
isi dekrit yang dikeluarkan.
dikeluarkan karena Yang paling memenuhi kedua indikator itu adalah bila
negara dalam negara dalam keadaan bahaya karena perang atau negara darurat
kondisi benar- karena bencana alam. Kedua kondisi itulah yang sebaiknya menjadi
kriteria perlunya dikeluarkan dekrit. Di luar kedua kondisi itu, sifat
benar genting
alamiah kekuasaan cenderung mengontaminasi niat baik dekrit
sesungguhnya untuk penyelamatan negara sehingga dekrit menjadi penyelamatan
adalah bila dekrit kekuasaan penguasa belaka.
tersebut memenuhi Oleh karena itu, kekuasaan Presiden Soekarno pun kian besar,
dan bagi DPR, menyebabkan usia keanggotaan DPR bentukan pasca-
dua syarat utama.
Dekrit Presiden menjadi tidak bertahan lama. Tidak sampai 8 bulan
terhitung sejak mereka dilantik, DPR yang didasarkan pada UUD 1945
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 47
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
