Page 48 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

Perbedaan lain antara Peraturan Tata Tertib DPR masa
Demokrasi Parlementer dengan DPR setelah Dekrit Presiden 5 Juli
1959 adalah diubahnya beberapa istilah dalam tata tertib, meskipun
tidak mengubah fungsi. Beberapa perubahan tersebut dapat dilihat
dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.2.3.
Perubahan Istilah dalam Tata Tertib DPR dari Masa Demokrasi Parlementer
ke Tata Tertib DPR Setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Tata Tertib DPR masa Demokrasi Berubah Menjadi Tata Tertib DPR setelah Dekrit Presiden 5 Juli
Parlementer 1959

Seksi dan Bagian Komisi
Hak DPR Usaha DPR

Angket Penyelidikan
Mosi/Resolusi Pernyataan Pendapat

Interpelasi Meminta Keterangan
Pemerintah Presiden

Pokok tugas komisi pada dasarnya sama dengan tugas seksi-
seksi dan bagian-bagian dalam kedua tata tertib DPR. Mengenai hak
atau usaha DPR, dalam Peraturan Tata Tertib DPR setelah Dekrit
Presiden 5 Juli 1959 tercantum dalam Bab VI tentang “Usaha-Usaha
Dewan Perwakilan Rakyat untuk Melaksanakan Tugasnya”, sedangkan
dalam Tata Tertib DPR masa Demokrasi Parlementer diatur dalam Bab
VII tentang “Hak-Hak Dewan Perwakilan Rakyat”.
Usaha-usaha DPR untuk dapat melaksanakan tugasnya dan
melancarkan kerja sama dengan pemerintah sebagaimana dimaksud
Mengajukan
dalam Peraturan Tata Tertib DPR setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959
pertanyaan mencakup (1) mengajukan pertanyaan; (2) meminta keterangan;

dapat d (3) mengadakan penyelidikan; (4) mengajukan amandemen; dan
ilakukan oleh (5) mengajukan pendapat atau usus-usul lainnya. DPR juga dapat
mengusulkan calon untuk mengisi suatu jabatan jika hal demikian ini
setiap anggota
ditentukan dalam undang-undang.
DPR kepada Mengajukan pertanyaan dapat dilakukan oleh setiap anggota

presiden. DPR kepada presiden. Pertanyaan harus singkat, jelas, dan disampaikan
secara tertulis melalui Ketua DPR yang akan meneruskannya kepada
presiden. Apabila dipandang perlu, ketua dapat merundingkan dengan

dpr.go.id 42