Page 45 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966

D ARI DPR HA SIL PEMIL U 1955
KE DPR -GR

lainnya akan dimusyawarahkan kemudian.
57
Tanggal 1 Oktober 1959, DPR akhirnya mulai mengadakan
sidang pleno pertamanya sejak DPR menyetujui bekerja terus dalam
kerangka UUD 1945 setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Setelah
dibicarakan oleh fraksi-fraksi dan disempurnakan, peraturan tata
tertib DPR pun disahkan pada tanggal 9 Oktober 1959.
58
Akan tetapi, ketentuan-ketentuan dalam peraturan tata
tertib ini kemudian tidak sepenuhnya bisa diterapkan. Karena usia
DPR setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang singkat dan kuasa
Presiden Soekarno yang dominan, tidak sampai satu tahun kemudian
beberapa aturan yang dibuat menjadi hilang dalam Tata Tertib baru
DPR yang kembali disahkan. Salah satu di antaranya adalah peraturan
mengenai tata cara pemilihan pimpinan DPR. Aturan mengenai hal
ini tidak lagi dicantumkan dalam Peraturan Tata Tertib DPR-GR.
Akan tetapi, peluang intervensi presiden dalam pemilihan pimpinan
DPR justru dibuka.
Peraturan Tata Tertib DPR setelah Dekrit Presiden
menyebutkan bahwa Ketua dan tiga Wakil Ketua DPR dipilih
melalui rapat yang dihadiri minimal setengah dari jumlah anggota
DPR. Rapat yang dipimpin oleh Ketua Sementara ini dilakukan
59
dengan terlebih dahulu mendaftarkan nama calon Ketua DPR yang
ditandatangani oleh sekurang-kurang sepuluh anggota DPR. Seorang
anggota tidak boleh mendaftarkan lebih dari satu calon. Dalam daftar
calon juga terdapat keterangan yang menjelaskan bahwa anggota
yang dicalonkan menerima pencalonan tersebut. Ketua Sementara
Pemungutan harus menerima nama-nama calon ketua selambat-lambatnya satu

suara lalu jam sebelum rapat dimulai. Daftar calon yang dinilai oleh Ketua
Sementara telah memenuhi syarat, kemudian segera diperbanyak
dilakukan secara
untuk dibagikan kepada anggota DPR yang hadir dalam rapat.
rahasia dengan Pemungutan suara lalu dilakukan secara rahasia dengan

menghitamkan menghitamkan segi empat yang terdapat di muka nama-nama

segi empat yang calon yang diurutkan secara alfabetis. Setiap anggota hanya berhak
memberikan satu suara, sehingga surat suara dengan segi empat
terdapat di muka
yang dihitamkan lebih dari satu, dianggap tidak sah. Demikian
nama-nama calon pula, surat suara yang diperuntukkan kepada seseorang yang tidak

yang diurutkan termasuk daftar calon dianggap tidak sah. Bila surat suara yang

secara alfabetis. 57 Abadi, 9 September 1959, hlm. 1
58 Abadi, 10 Oktober 1959, hlm. 1
59 Tentang Peraturan Tata Tertib DPR setelah Dekrit Presiden, lihat Keputusan DPR nomor 8/
DPR. 45/59 tanggal 9 Oktober 1959, dalam Sekretariat Jenderal DPR RI, Himpunan Peraturan
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta, 1984, hlm.103-147

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 39
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018