Page 54 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

ini dibubarkan presiden. Lepas dari situasi dan kondisi negara yang
ada, peristiwa ini dipicu oleh persoalan penolakan rencana anggaran
belanja oleh DPR dari yang diajukan pemerintah.

2.3 Picu Pembubaran DPR Bernama
Anggaran Belanja Negara
Persoalan penyusunan anggaran belanja negara sesungguhnya
telah menjadi persoalan tersendiri di parlemen dan pemerintah selama
dasawarsa masa Demokrasi Parlementer.
Dalam periode Revolusi Kemerdekaan (1945–1949), pemerintah
bisa dikatakan bekerja tanpa anggaran belanja. Setelah pengakuan
kedaulatan dan kembali ke negara kesatuan, Rancangan Anggaran
Belanja Negara (RABN) baru berhasil disusun untuk pertama kalinya
untuk periode 1950/1951. Inilah RABN pertama dalam sejarah
Republik Indonesia. Akan tetapi, RABN tahun 1950/1951 ini baru
mulai dibicarakan dalam rapat pleno DPRS pada bulan Oktober 1951.

Persoalan Bahkan, hingga Kabinet Sukiman jatuh pada tahun 1952, RABN belum
juga disahkan sehingga tidak dapat dilanjutkan. Kabinet Wilopo lalu
penyusunan
mengusulkan agar RABN 1950/1951 disahkan begitu saja dengan
anggaran pertimbangan bahwa Kabinet Sukiman yang sudah jatuh tidak bisa lagi
belanja negara diminta pertanggungjawabannya. Selain itu RABN 1952/1953 periode

sesungguhnya berikutnya, juga harus segera diselesaikan. Usulan pemerintah ini
disetujui DPRS dalam rapat pleno tanggal 23 Juli 1952, yaitu ketika RABN
telah menjadi
1950/1951 tidak lagi dibicarakan dengan catatan tidak mengurangi
persoalan tersendiri keharusan adanya pemeriksaan terhadap penerimaan dan pengeluaran
di parlemen keuangan negara tahun 1950/1951 oleh Dewan Pengawas Keuangan.

dan pemerintah RABN 1952/1953 kemudian diajukan Kabinet Wilopo secara
berangsur ke DPRS. Namun seperti RABN sebelumnya, RABN 1952/1953
selama dasawarsa
ternyata juga baru disahkan pada tahun 1954. Tahun berikutnya, pola
masa Demokrasi semacam ini masih tetap berlanjut, ketika RABN 1954/1955 juga baru
Parlementer. disahkan pada tahun 1956. Walaupun begitu, pada tahun yang sama,
DPR hasil Pemilu 1955 berhasil mengesahkan untuk pertamakalinya
RUU Anggaran Belanja tahun 1956. RUU tersebut menjadi Rencana
Anggaran Belanja dalam tahun anggaran berjalan, meskipun
sesungguhnya sudah terlambat, yaitu pada tanggal 19 Desember 1956.
Tanggal 5 Maret 1957 DPR menyetujui usulan agar Rancangan
Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara harus telah disampaikan

dpr.go.id 48