Page 59 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966

D ARI DPR HA SIL PEMIL U 1955
KE DPR -GR

presiden kepada DPR; (3) mengikuti pelaksanaan anggaran yang
telah disahkan; (4) mengajukan pendapat ke DPR tentang perubahan
anggaran belanja; (5) mengkaji pertanggungjawaban anggaran dan
memberi laporan kepada DPR; dan (6) memberikan pendapat ke DPR
mengenai hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. Selain itu
prosedur pembicaraan mengenai RAPBN juga ditetapkan dengan cara
yang berbeda dengan masa sebelumnya. Bila sebelumnya prosedur
pembicaraan mengenai RAPBN ditetapkan baru pada saat DPR akan
melakukan pembicaraan mengenai RAPBN, tetapi dalam DPR setelah
Dekrit Presiden, pembicaraan mengenai RAPBN harus mengikuti
prosedur yang ajeg, yang dimulai dari pembicaraan di Panitia Anggaran,
dilanjutkan pembicaraan di komisi, lalu baru dibicarakan di Rapat Pleno
DPR. Akan tetapi, ketetapan-ketetapan baru mengenai RAPBN di DPR
74
ini kemudian ternyata tidak berjalan sesuai yang diharapkan.
Pada bulan Maret 1960, DPR yang sejak Dekrit Presiden tampak
akan mengikuti saja kebijakan Presiden Soekarno, secara mengejutkan
menolak anggaran belanja yang diajukan pemerintah, dalam suatu
pameran kekuatan yang tidak disangka-sangka.. Respons Soekarno
terhadap kejadian ini juga tidak tanggung-tanggung. Lembaga negara
yang merupakan manifestasi demokrasi tersebut segera dibubarkan
presiden, yang lalu menggantinya dengan membentuk DPR-GR (Dewan
Perwakilan Rakyat – Gotong Royong).
Menurut UUD 1945 yang kembali berlaku, pasal 23 menyebutkan
Respons Soekarno
“Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan tiap-tiap tahun
terhadap kejadian dengan undang-undang. Apabila DPR tidak menyetujui anggaran yang

ini juga tidak diusulkan pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun
tanggung- lalu”. Jadi, DPR sesungguhnya memiliki wewenang untuk menerima
atau menolak anggaran yang diajukan pemerintah.
tanggung.
Penolakan tersebut bermula ketika dalam Rencana Anggaran
Lembaga negara Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang diajukan pemerintah

yang merupakan tercantum rencana jumlah pengeluaran negara sebesar 44 miliar
manifestasi rupiah. Pengeluaran ini akan disesuaikan dengan penerimaan-
penerimaan. Dalam RAPBN yang diajukan, ternyata terdapat defisit
demokrasi
dalam sektor penerimaan. Untuk mengatasinya, pemerintah berencana
tersebut segera mengambil langkah menaikkan pajak.

dibubarkan Ikhtisar penerimaan negara yang direncanakan dalam RAPBN
presiden tahun 1960 tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini 75

74 Hardiman, Op. Cit., hlm. 229
75 Putera Djaja, Loc. Cit., hlm. 10

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 53
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018