Page 62 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

tidak mendapat imbalan yang langsung diterima, akan digunakan
untuk kemakmuran serta kesejahteraan rakyat. Penerimaan pajak yang
diterima oleh pemerintah pusat akan dikembalikan untuk kepentingan
umum.
Namun, para wakil rakyat di DPR bagaimanapun tetap
berpendirian bahwa defisit penerimaan sebaiknya tidak ditutupi
dengan kenaikan pajak, tetapi dilakukan dengan penyeseuaian-
penyesuaian terhadap pengeluaran negara sehingga dapat dibatasi
hanya berjumlah 36 hingga 38 miliar rupiah. Dengan demikian,
masyarakat tidak dibebani dengan pajak-pajak yang terlampau berat.
Bagi Soekarno, penolakan ini diartikan bahwa DPR sudah tidak
dapat lagi diajak bekerja sama dan harus diganti. Pada tanggal 5 maret
1960, Ketua DPR menerima surat dari presiden tentang dikeluarkannya
Penetapan Presiden nomor 3 tahun 1960 yang di dalamnya disebutkan
antara lain sebagai berikut.
“…bahwa dalam menjalankan tugas Dewan
Perwakilan Rakyat berdasarkan Penetapan Presiden
nomor 1 tahun 1959, Dewan Perwakilan Rakyat
Bagi Soekarno, sekarang ternyata tidak memenuhi harapan kami
penolakan ini supaya bekerja atas dasar saling membantu antara

diartikan bahwa pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai
dengan jiwa dan semangat Undang-Undang
DPR sudah tidak Dasar 1945, Demokrasi Terpimpin dan Manifesto

dapat lagi diajak Politik Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1959;
bekerja sama dan bahwa kerjasama antara pemerintah dan Dewan

harus diganti. Perwakilan Rakyat yang tidak memenuhi harapan
kami itu terutama disebabkan oleh susunan Dewan
Perwakilan Rakyat sekarang yang didasarkan atas
Undang-Undang Dasar Sementara 1950, bahwa
hal yang demikian itu menimbulkan keadaan
ketatanegaraan yang membahayakan persatuan
dan keselamatan negara, nusa dan bangsa, serta
menghambat lancarnya pembangunan untuk
mencapai masyarakat yang adil dan makmur.” 80

Namun, yang mengejutkan DPR adalah isi Penetapan Presiden
nomor 3 tahun 1960, yaitu presiden membuat keputusan yang

80 Subagijo IN, Jusuf Wibisono : Karang di Tengah Gelombang. Jakarta : Gunung Agung, 1980, hlm.
237

dpr.go.id 56