Page 67 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966

D ARI DPR HA SIL PEMIL U 1955
KE DPR -GR

memberikan kerugian pada NU atau Liga Muslim.
Wahai kalau benarlah hasil Tampaksiring ini
diterima NU dengan perantaraan Idham Chalid,
Ketua Umumnya, dengan sukarela apalagi dengan
gembira ria pula, dengan sadar dan pandangan yang
jauh ah kalau bukan kepada-Mu ya Tuhan kepada
siapa lagi kerihan jiwa ini diadukan.
86

Masyumi dan NU memang biasa berbeda pendapat, namun
dalam soal pemerintahan yang berkait dengan kepentingan Islam
keduanya bersatu, khususnya ketika mempertahankan Islam sebagai
dasar negara.
NU bukan tanpa alasan menerima keputusan presiden masuk ke
DPR-GR. Dua tokohnya, Imron Rosyadi dan K.H.M. Dachlan memang
turut dalam pembentukan Liga Demokrasi. Imron Rosyadi bahkan
didapuk menjadi ketua liga.
Kyai Dahlan menyatakan bahwa penguburan partai-partai
bertentangan dengan semangat Islam karena dapat menimbulkan
kediktatoran. Imron Rosjadi, yang saat itu menjadi Ketua Pemuda
Anshor, menegaskan bahwa diktator bertentangan dengan Islam.
87
Meskipun demikian, keduanya rupanya tetap gagal menarik partai ke
garis politik mereka.
Bagi NU, keikutsertaan partai untuk ikut dalam DPR-GR
didasarkan pada dalil fiqih dar al mafasid muqaddam ‘ala jalb al masalih,
yang maknanya menghindarkan bahaya didahulukan atau diutamakan
daripada melaksanakan kewajiban yang baik. NU menghindari dampak
buruk dengan menolak keputusan Soekarno yang didukung kelompok

Bagi NU, nasionalis sekuler, komunis, dan tentara. Bagi NU, menerima hasil
keikutsertaan Tampaksiring merupakan alternatif yang paling ringan keburukannya
sesuai dalil kaidah fiqih iza ta’arada mafsadatani ru’iya a’zamuha
partai untuk ikut duaran bi irtikab akhaffihina, jika terjadi benturan dua hal yang
dalam DPR- sama buruk maka dipertimbangkan yang lebih besar bahayanya dan

GR didasarkan melaksanakan yang paling kecil akibat buruknya. Oleh karena itu, NU
memilih bergabung ke DPR-GR dengan pertimbangan lebih kecil risiko
pada dalil fiqih buruk yang akan dihadapi ketimbang melawan kebijakan Presiden

dar al mafasid Soekarno yang akan lebih berdampak buruk bagi NU dan umat Islam
muqaddam ‘ala lainnya. 88

jalb al masalih ...
86 Maarif, Op. Cit.
87 Deliar Noer, Partai-Partai Islam Di Pentas Nasional 1945 -1965. Jakarta : PT. Pustaka Utama
Grafiti, 1987, hlm. 353-35
88 M. Ali Haidar, Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia : Pendekatan Fiqih dalam Politik. Jakarta
: Gramedia, 1994, hlm. 163

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 61
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018