Page 71 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966

D ARI DPR HA SIL PEMIL U 1955
KE DPR -GR

Sama seperti IPKI, Parkindo (Partai Kristen Indonesia) juga
menunjukkan sikap mendua. Keberadaan anggotanya di dalam Liga
Demokrasi hanya dianggap sebagai sikap pribadi. Hal ini misalnya
tercermin dari pernyataan Ketua Umum Parkindo, A.M. Tambunan,
yang mengatakan bahwa Parkindo tidak melarang anggotanya duduk
dalam pemerintahan, DPR-GR dan Liga Demokrasi, asalkan bukan
atas nama partai. Demikian pula dengan Partai Katholik. Namun tidak
seperti Parkindo yang tidak mengeluarkan pernyataan resmi, Partai
Katholik melalui pernyataan resminya membolehkan anggota partai
untuk duduk di dalam DPR-GR dan Liga Demokrasi, dengan catatan
tidak dibolehkan membawa nama partai. Tokoh penting Partai
99
Katholik, I.J. Kasimo, bahkan menjadi salah seorang pendiri sekaligus
anggota presidium Liga Demokrasi.
Terhadap DPR-GR, melalui rapat umum partai, Partai
Katholik mengeluarkan statemen bahwa (1) Pembentukan DPR-GR
bertentangan dengan asas demokrasi; (2) Perimbangan anggota
DPR-GR menguntungkan PKI; dan (3) Partai Katholik tidak melarang
anggotanya duduk di dalam DPR-GR hingga terlaksana pemilihan
umum. 100
Selain dukungan dari partai-partai politik, Liga Demokrasi juga
didukung oleh perorangan yang tidak terikat dengan partai politik
Namun tidak atau individu anggota partai politik yang partainya bersikap tidak
seperti Parkindo mendukung atau bahkan menolak Liga Demokrasi. Tokoh-tokoh ini di
101
yang tidak antaranya Z.A. Tanamas dan Achmad Sanusi dari NU, Hadi Soebeno
102
mengeluarkan dan A.K. Gani dari PNI, serta Mayor H. Aberani dari Angkatan Darat.
Kolonel Ahmad Sukendro, tokoh lain dari Angkatan Darat, bahkan
pernyataan resmi, sempat berperan sangat aktif dalam pembentukan Liga Demokrasi
Partai Katholik sebelum dirinya diberikan tugas belajar ke Amerika Serikat. 103
melalui pernyataan Namun, tokoh penting yang mewakili dukungan perorangan

resminya ini tentu saja Mohammad Hatta. Sikap Hatta misalnya tercermin
dalam tulisannya di majalah Pandji Masjarakat nomor 22 tanggal 1
membolehkan Mei 1960 yang kemudian dibukukan dengan judul sama, “Demokrasi
anggota partai Kita”. Dalam tulisannya ini, Hatta mengkritik jalannya pemerintahan
untuk duduk sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959, termasuk di dalamnya menyinggung

di dalam DPR- tentang pembubaran DPR, pembentukan DPR-GR, serta peran Liga
Demokrasi. Akibat tulisan ini, Pandji Masjarakat edisi ini kemudian
GR dan Liga
Demokrasi 99 Harian Fadjar, 27 Juni 1960
100 Pedoman, 22 Juni 1960
101 Pedoman, 21 April 1960
102 Pedoman, 25 April 1960
103 Rosihan Anwar, Soekarno, Tentara, PKI : Segitiga Kekuasaan Sebelum Prahara Politik 1961 – 1965.
Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2006, hlm. 7

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 65
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018