Page 72 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966
P. 72
SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN
dilarang terbit, bahkan keluar pula larangan membaca, menyiarkan,
bahkan menyimpannya.
Pada bagian awal tulisannya, Hatta langsung menukik dengan
bahasan mengenai adanya keganjilan dalam struktur pemerintahan
yang sedang berlangsung, baik dalam tubuh eksekutif maupun legilatif.
Hal tersebut dapat dilihat dalam kutipan berikut ini.
“… sejak dua-tiga tahun terakhir ini, terlihat
benar tindakan-tindakan pemerintah yang
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.
Presiden yang menurut Undang-Undang Dasar
1950 adalah presiden konstitusional yang tidak
bertanggung jawab atas pembentukan kabinet, dan
tidak dapat diganggu gugat, mengangkat dirinya
sendiri menjadi formatur kabinet. Dengan itu,
dia melakukan suatu tindakan yang bertanggung
Pada bagian jawab tetapi tidak memikul tanggung jawabnya.
awal tulisannya, Pemerintahan yang dibentuk dengan cara yang
ganjil itu diterima begitu saja oleh parlemen, dengan
Hatta langsung
tidak menyatakan keberatan yang prinsipil. Malahan
menukik dengan ada yang membela tindakan Presiden dengan dalil
bahasan mengenai “keadaan darurat”. Kemudian Presiden Soekarno
adanya keganjilan membubarkan Konstituante yang dipilih rakyat,
sebelum pekerjaan mereka membuat Undang-
dalam struktur
Undang Dasar baru selesai. Dengan suatu dekrit,
pemerintahan yang Presiden menyatakan berlakunya kembali Undang-
sedang berlangsung, Undang Dasar 1945.
baik dalam tubuh Menurut Undang-Undang Dasar 1945,
Presiden Republik Indonesia adalah kepala eksekutif.
eksekutif maupun
Parlemen yang ada menurut Undang-Undang Dasar
legilatif. 1950 dan tersusun menurut pemilihan umum 1955
diakui sebagai Dewan Perwakilan Rakyat sementara,
sampai terbentuk Dewan Perwakilan Rakyat baru
berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Sungguh
pun tindakan Presiden itu bertentangan dengan
Konstitusi dan merupakan suatu coup d’etat, dia
dibenarkan oleh partai-partai dan suara yang
terbanyak di Dewan Perwakilan Rakyat. Golongan
minoritas menganggap perbuatan Presiden
dpr.go.id 66
