Page 68 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

Dalil lain yang dijadikan dasar bagi NU, sebagaimana dikatakan
Saifuddin Zuhri, adalah “Ma la yudraku kulluhu la yutraku ba’dhuhu”
(Apa yang tidak dapat diraih 100 persen, sebagian yang dapat diraih
jangan dilepaskan). 89
Penerimaan NU tersebut bukan serta merta berlangsung mulus
begitu saja. Awalnya NU bereaksi keras atas tindakan presiden yang
dianggap menyimpang dari pelaksanaan demokrasi saat membubarkan
DPR. Apalagi NU tetap bersikukuh menolak bekerja sama dengan
PKI untuk mengikuti konsep nasakom (nasional – agama – komunis)
sebagaimana diinginkan Soekarno. Hanya karena menghargai upaya
yang telah dilakukan oleh Ketua PB NU di Tampaksiring dan keinginan
memperjuangkan bertambahnya perwakilan Islam di DPR-GR agar
terdapat perwakilan yang berimbang, NU melalui Sidang Dewan Partai
pada akhir 1960 akhirnya menerima DPR-GR.
90
Selain berbeda pandangan dengan NU, Masyumi juga harus
menghadapi kenyataan bahwa di kalangan anggotanya ternyata
terjadi perbedaan pandangan. Soliditas Masyumi diuji ketika
Soekarno akhirnya menyertakan nama Soekiman Wirjosendjojo dan
Selain berbeda Jusuf Wibisono sebagai anggota DPR-GR. Kedekatan sikap politik
pandangan Soekiman–Jusuf membuat mereka berhadapan dengan kelompok

dengan NU, Natsir–Syafruddin–Prawoto. Soekiman dan Jusuf adalah tokoh-tokoh
yang sangat anti-PKI seperti tokoh-tokoh Masyumi lainnya. Akan
Masyumi
tetapi, keduanya tidak selalu anti-Soekarno, sebagaimana kelompok
juga harus Natsir sesudah tahun 1951.
91
menghadapi Menanggapi pengangkatan ini, Sukiman yang diangkat

kenyataan bahwa melalui jalur cendekiawan, ternyata menolak. Dengan bahasa yang
menunjukkan integritas pribadinya, ia mengatakan:
di kalangan

anggotanya “…ada pertimbangan lain, yang turut
ternyata terjadi mendorong saya untuk tidak menerima

perbedaan pengangkatan saya. Misalnya saja saya tidak
mengerti mengapa saya DIKECUALIKAN daripada
pandangan.
tindakan Presiden untuk meng-EKSITKAN Masyumi
dalam usahanya meretool DPR pilihan Rakyat,
menjadi DPRGR ! Saya ditetapkan di luar tahu dan
persetujuan saya sebagai anggota mewakili golongan

89 Ahmad Syafii Maarif, Islam dan Politik di Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965).
Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga Press, 1988, hlm. 57
90 Harian Rakyat, 17 Mei 1960
91 Maarif,, Op. Cit, 1988, hlm. 68

dpr.go.id 62