Page 70 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

persetujuan atas pembubaran DPR dan pembentukan DPR-GR.
Pembubaran DPR dan pembentukan DPR-GR juga memancing
Sutomo, politisi PRI (Partai Rakyat Indonesia) yang lebih dikenal
dengan panggilan Bung Tomo, untuk mengadukan kabinet yang
dipimpin Soekarno ke Mahkamah Agung. Dalam surat pengaduannya,
Sutomo menilai kabinet ini telah melanggar UUD 1945 karena telah
membubarkan DPR yang sah hasil pilihan rakyat. Kabinet yang
96
dimaksud adalah Kabinet Kerja. Kabinet yang menteri-menterinya
terdiri atas Ketua DPR-GR, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, dan
para Wakil Ketua MPRS. Pengangkatan ini tentu saja menyimpang dari
prinsip demokrasi karena merangkapkan dalam satu tangan, jabatan
lembaga legislatif atau yudikatif dengan status eksekutif.
IPKI adalah partai yang tokohnya paling banyak menjadi pendiri
liga. Menariknya, IPKI merupakan partai politik yang didirikan oleh
Jenderal A.H. Nasution dan merupakan pendukung diterapkannya
Demokrasi Terpimpin. Akan tetapi, keputusan presiden yang
mmbubarkan DPR dan membentuk DPR-GR menjadikan banyak tokoh
IPKI segera memposisikan diri berlawanan dengan pemerintah. Oleh
IPKI karena itu, sikapnya terhadap Liga Demokrasi terlihat dilematis, yang

adalah partai ditunjukkan dengan tidak menentang dan tidak mendukung liga. Secara
yang tokohnya organisatoris IPKI memang tidak terlibat, namun realitasnya banyak

paling banyak anggota IPKI yang turut dalam Liga Demokrasi.
DPP IPKI bahkan pernah mengeluarkan pernyataan bahwa
menjadi DPR-GR dibentuk secara tidak demokratis dan hanya menguntungkan

pendiri liga. golongan komunis. Pernyataan ini menohok PKI yang surat kabarnya,
97
Harian Rakyat, dua hari sebelumnya menjuluki IPKI sebagai partai
a-nasionalis. 98
Isu tentang banyaknya anggota IPKI yang terlibat dalam Liga
Demokrasi pada akhirnya mendorong partai ini mengadakan sidang
khusus dengan agenda membahas hubungan IPKI dengan keberadaan
liga. Ada dua pandangan dalam sidang tersebut. Pertama, IPKI
mendukung Liga Demokrasi dan mewajibkan anggotanya ikut serta di
dalamnya. Kedua, IPKI tetap bersikap netral yang ditunjukkan dengan
ketidakterlibatan IPKI secara organisasi di dalam Liga Demokrasi.
Sidang akhirnya memutuskan untuk tidak melarang anggota IPKI
merangkap menjadi anggota liga. Akibat sikapnya ini, IPKI pun tidak
diberikan kursi di DPR-GR.

96 Ibid.
97 Suara Merdeka, 1 Juni 1960
98 Harian Rakyat, 30 Mei 1960

dpr.go.id 64