Page 75 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966

D ARI DPR HA SIL PEMIL U 1955
KE DPR -GR

kehendak pemerintah sehingga tidak dapat menjadi soko guru negara
hukum dan demokrasi yang sehat. Pembaharuan DPR-GR yang
dipersiapkan dengan cara pengangkatan juga bertentangan dengan
asas demokrasi yang dijamin undang-undang. 109
Pernyataan politik lengkap liga tersebut, sebagaimana
didokumentasikan Harian Pedoman pada halaman 1 adalah sebagai
berikut.
“Setelah mempelajari perkembangan politik di sekitar
pembentukan DPR-GR
1. Cara pembentukannya melalui pengangkatan
2. Penyusunannya hanya menguntungkan golongan tertentu
3. Meniadakan arti DPR sebagai wadah musyawarah
4. Pembentukan dilakukan dengan sangat terburu-buru

Menimbang:
1. Bahwa pembaharuan susunan DPR dengan jalan
pengangkatan bertentangan dengan UUD 1945
2. Perubahan perimbangan pada hakekatnya menguntungkan
salah satu golongan politik dan meresahkan masyarakat
3. Bahwa DPR yang demikian itu pada hakekatnya adalah DPR
yang hanya mengiyakan kehendak pemerintah sehingga
tidak dapat menjadi soko guru Demokrasi Pancasila.

Memutuskan:
Selain 1. Membentuk DPR yang demokratis dengan menganjurkan
kepada pemerintah mencari jalan yang demokratis
bertentangan 2. Untuk melaksanakan tersebut pada angka 1, pembentukan

dengan konstitusi, dan pengumuman DPR-GR supaya ditangguhkan” 110
Liga Demokrasi
kemudian juga Selain bertentangan dengan konstitusi, Liga Demokrasi

berpendapat kemudian juga berpendapat bahwa pembentukan DPR-GR juga
bertentangan dengan agama. Dalam statemen yang dikeluarkan
bahwa presidiumnya, Liga menyatakan bahwa:
pembentukan
DPR-GR juga “Dalam mengatur negara bersumber pada

bertentangan UUD, dalam mengatur agama bersumber pada
Rahim dan kasih, tetapi dalam pembentukan
dengan agama.
109 Poesponegoro dan Notosusanto, Op. Cit., hlm. 315. Lihat juga, Saleh Asad Djamhari dalam Taufik
Abdullah dkk. ed., Malam Bencana 1965 dalam Belitan Krisis Nasional; Bagian I : Rekonstruksi
dalam Perdebatan, Jakarta : Yayasan Obor, 2012, hlm. 54
110 Pedoman, 5 Maret 1960, hlm. 1

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 69
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018