Page 61 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966
P. 61

D ARI DPR HA SIL  PEMIL U 1955
                                                                                                      KE DPR -GR




                                                   8     Pajak Bangsa Asing              Rp.    200.000.000
                                                   9     Pajak Upah                      Rp.    100.000.000
                                                   10    Bea Materai                     Rp.    200.000.000
                                                   11    Bea Balik Nama                  Rp.      15.000.000
                                                   12    Pajak Potong                    Rp.      12.000.000

                                                   13    Penagihan Penghasilan Lebih     Rp.        3.000.000
                                                   14    Pajak Penjualan                 Rp. 3.000.000.000
                                                   15    Pajak Pembangunan               Rp.      30.000.000
                                                   16    Pajak Radio                     Rp.      55.000.000
                                                   17    Pungutan Lain-Lain              Rp.      75.000.000

                                                   Jumlah                                Rp. 7.806.000.000

                                                       Dalam hal pajak pendapatan, angka realisasi pada tahun 1958
                                                  adalah Rp1.688.000.000,00 dengan persentase pemungutan yang
                                                  dianggap sudah tidak sesuai lagi untuk tahun 1960. Dalam hal ini,
                                                  pemerintah bermaksud meringankan tekanan pajak bagi masyarakat
                                                  berpenghasilan rendah. Secara matematis, hal ini tentu akan
                                                  berpengaruh pada turunnya penerimaan pemerintah dari sektor
                                                  pajak pendapatan hingga mencapai 50%, bukan jumlah yang kecil.
                                                  Namun, pemerintah beralasan bahwa penurunan tersebut akan lebih
                                                  memberikan dampak yang lebih luas dan lebih adil bagi kalangan
                                                  buruh yang berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, dengan asumsi
                                                  bahwa penurunan tetap akan dibatasi hanya 15%, penerimaan dari
                                                  sektor ini diperkirakan akan berjumlah 85% x Rp1.688.000.000,00 =
                      Dalam konsep                Rp1.434.800.000,00 atau dibulatkan menjadi Rp1.450.000.000.,00
                                                                                                                78
                             ekonomi              Akan tetapi, untuk sektor-sektor dan subsektor-subsektor lainnya,
                     pembangunan,                 pemerintah menaikkan pajaknya.
                                                       Dalam konsep ekonomi pembangunan, tercapainya pembangunan
                          tercapainya
                                                  yang optimal dari suatu negara salah satunya dipengaruhi oleh
              pembangunan yang                    penerimaan pajak yang optimal. Bahkan dalam kajian yang lebih

                 optimal dari suatu               baru, pajak menjadi salah satu penerimaan negara yang diandalkan
                                                                     79
             negara salah satunya                 di berbagai negara.   Di  sini,  pemerintah tampaknya  melakukan
                                                  upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak melalui reformasi
                  dipengaruhi oleh
                                                  perpajakan. Secara teori, pajak sebagai kontribusi yang bersifat wajib
                 penerimaan pajak                 oleh orang pribadi atau badan kepada negara dan memaksa dengan

                       yang optimal.
                                                  78   Ibid.
                                                  79   Lihat, Richard dan Agus Arianto Toly, “Analisa Korelasi Inflasi, Economic Growth, Economic
                                                    Structure, Dan Tax Rate Terhadap Tax Revenue Di Negara- Negara ASEAN”. Tax dan Accounting
                                                     Review, Vol. 3, No. 2 : 1 – 12, 2013




                         SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT   55
                           REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66