Page 13 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

mengamankan 15 orang menteri pada Kabinet Seratus Menteri yang
dinilai tersangkut dalam G30S/PKI dan diragukan etika baiknya yang
kemudian disusul pada 27 Maret 1966 membentuk Kabinet Dwikora
yang disempurnakan untuk menjalankan pemerintahan. Tokoh-tokoh
yang duduk di dalam kabinet ini adalah mereka yang jelas tidak terlibat
dalam G30S/PKI.
Tidak hanya terhadap lembaga eksekutif, langkah pembersihan
Jenderal Soeharto juga merambah ke lembaga-lembaga politik lainnya,
termasuk lembaga legislatif. Pembersihan di lembaga legislatif dimulai
dari tokoh-tokoh pimpinan MPRS dan DPR-GR yang diduga terlibat
G30S/PKI. Sebagai tindak lanjutnya, kemudian dibentuk pimpinan
DPR-GR dan MPRS yang baru. Menyusul pembentukannya, pimpinan
baru DPR-GR, yang diketuai Menko/Ketua DPR-GR Arudji Kartawinata,
Koreksi total juga pada awal November 1965 mengeluarkan keputusan pemberhentian
dilakukannya atas sebanyak 62 orang anggota DPRGR yang mewakili PKI dan ormas-
pemerintahan ormasnya, yang berarti juga kedudukan mereka di MPRS pun menjadi

yang gugur. Dengan demikian, sejak saat itu jumlah anggota DPRGR menjadi
menggunakan 237 anggota dan disebut DPRGR minus PKI.
sistem trias politika. Masa kerja DPRGR tanpa PKI yang sifatnya transisional hanya
berlangsung selama satu tahun, atau hingga 19 November 1966,
meski secara hukum kedudukan pimpinan DPRGR masih berstatus
sebagai pembantu Presiden sepanjang Peraturan Presiden Nomor 32
Tahun 1964 belum dicabut. Setelah lahirnya UU Nomor 10 Tahun 1966
tentang Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan
Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong yang mulai berlaku pada 11
November 1966, dibentuk DPR-GR era Orde Baru yang bekerja hingga
terselenggaranya pemilihan umum (pemilu), yang direncanakan akan
digelar selambat-lambatnya pada 6 Juli 1968 berdasarkan Ketetapan
MPRS Nomor XI/MPRS/1966.
Koreksi total juga dilakukannya atas pemerintahan yang
menggunakan sistem trias politika. Itu sebabnya, jabatan pimpinan
DPR-GR dipisahkan dengan jabatan eksekutif sehingga pimpinan DPR-
GR tidak lagi diberi kedudukan sebagai menteri. Sementara, lembaga
MPRS, yang pembentukannya didasarkan pada Dekrit Presiden 5
Juli 1959 dan selanjutnya diatur dengan Penetapan Presiden Nomor
2 Tahun 1959, setelah terjadi pemberontakan G30S/PKI, Penetapan
Presiden tersebut dipandang tidak memadai lagi. Untuk memenuhi
kebutuhan tersebut, maka diadakan langkah pemurnian keanggotaan
MPRS dari unsur PKI dan ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor

dpr.go.id 4

Bab I.indd 4 11/21/19 17:50