Page 18 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

P E N D A H U LU A N

yang rasional tak dapat diterapkan. Utang luar negeri tidak mampu
dibayar, penerimaan ekspor jatuh ke tingkat yang hampir-hampir
tidak dapat lagi mencukupi kebutuhan minimum negara. Di samping
itu, pada waktu itu Indonesia sedang mengadakan konfrontasi
dengan Malaysia serta upaya pembebasan Irian Barat. Biaya untuk
konfrontasi dengan Malaysia saja telah menyerap sekitar 19% dari
total pengeluaran pemerintah pada tahun 1965 sebagai tambahan
atas anggaran rutin sektor pertahanan sebesar 21%.
10
Awal untuk melakukan koreksi itu adalah lewat penataan
kembali seluruh kehidupan bangsa dan negara. Oleh karena itu,
stabilisasi politik dan keamanan mesti diciptakan demi kelancaran
pelaksanaan pembangunan nasional yang berorientasi kepada
Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Dalam kaitan inilah, maka untuk mengatasi
stabilitas nasional, dua jenis krisis yang terjadi secara bersamaan di atas, pemerintah
Orde Baru Orde Baru mengambil kebijakan dalam bidang ekonomi berupa
terlebih dahulu pembangunan ekonomi yang berorientasi keluar dengan menekankan

mengawalinya aspek pertumbuhan ekonomi. Sementara, di bidang politik diupayakan
dengan apa yang menciptakan format politik baru demi menghasilkan stabilitas politik
disebut dengan sebagai prasyarat utama berlangsungnya kegiatan pembangunan
“konsensus ekonomi. Upaya ini secara praktis bersamaan dengan tumbuhnya
nasional”. optimisme masyarakat sekeluarnya mereka dari suatu era yang
membawa kemunduran, yakni akan kehidupan baru yang lebih baik,
lebih demokratis, lebih aman, dan sebagainya.
Untuk mencapai stabilitas nasional, Orde Baru terlebih dahulu
mengawalinya dengan apa yang disebut dengan “konsensus nasional”.
Ada dua macam konsensus nasional, yaitu, pertama, berwujud
kebulatan tekad pemerintah dan masyarakat untuk melaksanakan
Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Konsensus
pertama ini disebut juga dengan konsensus utama. Sedangkan,
konsensus kedua adalah konsensus mengenai cara-cara melaksanakan
konsensus utama. Artinya, konsensus kedua lahir sebagai lanjutan
dari konsensus utama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
Konsensus kedua lahir antara pemerintah dan partai-partai politik
dan masyarakat.
Yang mendorong lahirnya konsensus tersebut adalah begitu
besarnya kekhawatiran terhadap masih adanya keinginan dan
usaha ingin mengubah Pancasila dan UUD 1945 dengan ideologi

10 Hill, Hal, Transformasi Ekonomi Indonesia Sejak 1966.

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 9
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

Bab I.indd 9 11/21/19 17:50