Page 20 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

P E N D A H U LU A N

fisik (1945-1949) serta doktrin “dwifungsi ABRI”, yang dicetuskan oleh
Jenderal AH Nasution pada 1957, menjadi legitimasi.

1.3. Restrukturisasi Politik

Untuk menunjang tujuan pembangunan, pemerintah Orde
Reformasi 14
birokrasi oleh Baru lalu melakukan restrukturisasi politik demi menciptakan tertib
15
pemerintah Orde politik, yang mencakup lima hal:
1. Birokrasi yang terkendali
Baru mengarah Untuk mewujudkan program pemerintah berjalan secara efektif
pada sentralisasi diperlukan birokrasi yang efektif dan tanggap terhadap pimpinan
pemerintahan. eksekutif. Birokrasi menjadi penggerak utama program pembangunan.

Warisan birokrasi model Orde lama yang terpolitisasi tidak dapat
dipertahankan. Oleh karena itu, diperlukan reformasi birokrasi menjadi
prioritas.
Reformasi birokrasi oleh pemerintah Orde Baru mengarah
pada sentralisasi pemerintahan. Sentralisasi pemeritahan mencakup
mencakup tiga hal, yakni pertama, pemusatan proses pembuatan
kebijakan pemerintah. Langkah ini terwujud dalam bentuk Garis-
garis Besar Haluan Negara (GBHN) maupun rencana pembangunan
lima tahun (repelita). Kedua, membuat birokrasi lebih tanggap pada
pimpinan pusat. Strategi ini menyebabkan banyak perwira ABRI dan
teknokrat sipil yang berorientasi pada modernisasi masuk pada badan
pemerintah. Ketiga memperluas wewenang pemerintah pusat dan
mengkonsolidasikan pengendalian atas daerah. Pemerintah pusat
menempatkan orang-orang yang dapat dikendalikan oleh pusat di
berbagai kedudukan pemerintah daerah. ABRI mendapat prosentase
paling banyak dalam hal ini. Langkah ini juga didukung oleh jaringan
intelejen dan keamanan yang ditempatkan pada birokrasi di provinsi.

2. Angkatan bersenjata yang terpadu
Masalah yang sedang dihadapi oleh pemerintah baru ialah
faksionisme dalam tubuh angkatan bersenjata. Militer terpecah dalama
kubu loyalis Soekarno, pendukung Soeharto, maupun para panglima di
daerah yang menikmati otonomi dan membangun basis kekuatan untuk
pribadi (Crouch, 1999 : 255-257). Pada 1966 hingga awal 1967, Soeharto

14 Menurut Abdul Syukur, restrukturisasi politik merupakan upaya mengatur kembali hubungan
antara negara dan masyarakat. Lihat Abdul Syukur, “Hubungan Masyarakat dan Negara,” dalam
Taufik Abdullah (ed.), Indonesia dalam Arus Sejarah Jilid 8: Orde Baru dan Reformasi (Jakarta:
Ichtiar Baru Van Hoeve, 2012), hlm. 65.
15 Mochtar Mas’oed, Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru, hlm. 150-183.

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 11
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

Bab I.indd 11 11/21/19 17:50