Page 19 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997
P. 19
SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN
dan konstitusi lain. Penggantian ideologi dan konstitusi lain berarti
mengganti tatanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang
membahayakan keselamatan dan keutuhan NKRI. Sedangkan, tujuan
konsensus adalah hendak mencapai masyarakat Indonesia yang adil
dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang merata
material dan spiritual. Secara serentak, dicanangkan pula program
pembangunan nasional yang digariskan dalam pola jangka panjang (25
tahun) dan jangka pendek atau interval (5 tahun). Kedua hal inilah yang
mendorong lahirnya konsensus nasional yang kemudian dituangkan
dalam undang-undang sehingga tidak saja mengikat secara moral,
tapi sudah mengikat secara yuridis. Undang-undang dimaksud
11
adalah UU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD, UU
tentang pemilu, UU tentang partai politik dan Golkar, dan UU tentang
Organisasi Kemasyarakatan.
Menurut Mohtar Mas’oed, suatu konsensus didasarkan pada
suatu ide untuk mendukung pembangunan ekonomi dianggap
bermanfaat untuk menyatukan rakyat di belakang pemerintah dan
Kebijakan ekonomi menerapkan program secara efektif. Oleh karena itu, pemerintah
12
yang berorientasi membina sistem politik yang tertib dan terkendali untuk mendukung
kapitalis memberi program pembangunan sebagai prioritas dalam masa awal Orde Baru.
konsekuensi Kebijakan ekonomi yang berorientasi kapitalis memberi konsekuensi
terciptanya stabilitas terciptanya stabilitas politik dalam negeri. Untuk menciptakan
politik dalam negeri. stabilitas atau tertib politik itu, pemerintah menciptakan ideologi baru,
yakni pembangunan. Ideologi ini menjembatani konflik ideologi yang
menjangkit partai-partai politik di Indonesia selama masa sebelumnya.
Aspek pembangunan yang mencakup upaya perbaikan ekonomi
membuat slogan yang sering digaungkan adalah “pembangunan (yang
diidentikkan dengan sektor ekonomi) menjadi panglima”.
Selain itu, menurut Peter Briton semangat pembangunan
tersebut sejalan dengan ideologi yang dimiliki Angkatan Darat
sehingga, tidak heran, ideologi militer ini berkembang menjadi ideologi
negara. Hal ini menyangkut profesionalisme militer yang dipengaruhi
13
oleh asing dan perasaan mengemban misi modernitas. Selain itu, AD
juga memiliki akar historis yang menimbulkan kepercayaan bahwa
asal-usul mereka ditakdirkan untuk memerintah, yakni kiprahnya
dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia selama masa revolusi
11 Muchtar Pakpahan, DPR RI Semasa Orde Baru (Jakarta: Sinar Harapan, 1994), hlm. 195-196.
12 Mochtar Mas’oed, Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 131.
13 Peter Briton, Profesionalisme Militer Indonesia: Perspektif Jawa dan Barat (Jakarta: LP3ES,
1996).
dpr.go.id 10
Bab I.indd 10 11/21/19 17:50
