Page 14 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

P E N D A H U LU A N

4 Tahun 1966 yang menyatakan bahwa sebelum terbentuknya Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang dipilih oleh rakyat, maka MPRS
menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan UUD 1945 sampai
MPR hasil pemilu terbentuk. Kedudukan presiden tidak terkecuali juga
dikembalikan sesuai dengan UUD 1945, yakni di bawah MPRS, bukan
sebaliknya.
Pada 20 Juni-5 Juli 1966 di Istora Senayan, Jakarta, diadakan
Sidang Umum IV MPRS di Jakarta. Sidang yang merupakan langkah
konstitusional untuk mengoreksi pemerintahan Orde Lama ini
menghasilkan beberapa ketetapan MPRS yang makin memperkuat
tindakan-tindakan pengemban Supersemar dan, sebaliknya, makin
memperlemah kedudukan Presiden Sukarno, di antaranya:
a. Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 tentang Pengesahan
dan Pengukuhan Supersemar.
b. Ketetapan MPRS No. X/MPRS/1966 mengatur Kedudukan
Lembaga-Lembaga Negara Tingkat Pusat dan Daerah.
c. Ketetapan MPRS No. XII/MPRS/1966 tentang Kebijaksanaan
Politik Luar Negeri RI Bebas Aktif.
d. Ketetapan MPRS No. XIII/MPRS/1966 tentang Pembentukan
Kabinet Ampera.
e. Ketetapan MPRS No. XIX/MPRS/1966 tentang Peninjauan

Dengan Kembali Tap MPRS yang Bertentangan dengan UUD 1945.
berakhirnya Sidang f. Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Sumber
Umum IV MPRS, Tertib Hukum RI dan Tata Urutan Perundang-undangan di
Indonesia.
berarti landasan g. Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran
awal Orde Baru PKI dan Pernyataan PKI dan Ormas-Ormasnya sebagai
berhasil ditegakkan. Organisasi Terlarang di Indonesia.

Dengan berakhirnya Sidang Umum IV MPRS, berarti landasan
awal Orde Baru berhasil ditegakkan. Demikian pula dua dari tiga
tuntutan rakyat (Tritura) telah dipenuhi, yaitu pembubaran PKI dan
pembersihan kabinet dari unsur-unsur PKI. Sementara itu, tuntutan
ketiga, yaitu penurunan harga yang berarti perbaikan bidang ekonomi
belum diwujudkan. Hal itu terjadi karena syarat mewujudkannya
perlu dilakukan dengan pembangunan secara terus-menerus dan
membutuhkan waktu yang cukup lama. Pelaksanaan pembangunan
agar lancar dan mencapai hasil maksimal memerlukan stabilitas
nasional.

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 5
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

Bab I.indd 5 11/21/19 17:50