Page 21 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

mengganti panglima-panglima daerah dengan orang yang pro kepada
dirinya. Konsolidasi ini berbarengan dengan langkah menghambat
Jenderal AH Nasution yang merupakan jenderal senior AD. Jenderal
Nasution ia tempatkan dalam jabatan sipil yang tinggi namun tidak
berpengaruh, yakni sebagai ketua MPRS. Pada 1969, Soeharto telah
meneguhkan basis kekuasaannya dalam angkatan bersenjata. Bahkan,
berkat dwifungsi ABRI, Orde Baru bahkan juga memiliki basis kekuasaan
politik dalam DPR.

3. Lembaga perwakilan yang lebih tanggap
Salah satu politik legislatif yang penting ialah mekanisme
penarikan diri anggota dari keanggotaan di DPR (recall). Pendisiplinan
model ini memungkinkan pimpinan pusat partai menarik wakilnya
dari DPR apabila tidak mengikuti petunjuk partai. Dengan mekanisme
seperti ini, pemerintah mengendalikan tingkah laku para anggota
legislatifnya. Sistem recalling bermanfaat dalam membatasi keragaman
pendapat dalam politik legislatif. Tidak ada perubahan yang berarti
sejak saat itu. Pemilu-pemilu di zaman Orde Baru hanya mengesahkan
politik parlemen saja.

4. Politik kepartaian yang disederhanakan
Menurut elite Orde Baru, masalah partai-partai politik Indonesia
muncul karena sebagian besar dari mereka berorientasi pada ideologi,
Jenderal Nasution
ia tempatkan dalam bukan pada program, dan jumlahnya pun terlalu banyak. MPRS secara
formal adalah lembaga politik tertinggi, telah menetapkan pemilu akan
jabatan sipil yang diadakan pada tahun 1968. Soeharto harus memperhatikan ketetapan
tinggi namun tidak MPRS, bagaimana melakukan pemilu tanpa mengorbankan program

berpengaruh, yakni ekonomi pemerintah. Dengan kata lain, pemilu harus memberi
sebagai ketua mandat pemerintahan kepada kelompok yang paling bertekad untuk
MPRS. melakukan pembangunan.
Menyikapi ketetapan tentang pemilu itu, kelompok Soeharto
tampil dengan strateginya sebagai berikut.
1. Membentuk suatu pengelompokan politik baru DPR yang
terdiri dari para politisi non-partai yang terikat dengan
program pembangunan pemerintah
Akhirnya, keharusan untuk segera memiliki kelompok
perwakilan dalam DPR dan suatu mesin pemilihan (keduanya
dibutuhkan dalam menjalankan strategi konstitusional),
membuat pemimpin Orde Baru menggunakan Sekber

dpr.go.id 12

Bab I.indd 12 11/21/19 17:50