Page 26 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

P E N D A H U LU A N

masa Orde Lama. Pemerintahan Orde Baru dipertanggungjawabkan
25
oleh Presiden sebagai mandataris MPR. DPR selaku lembaga legislatif
memiliki fungsi (sesuai UUD 1945) untuk membentuk undang-undang
bersama- sama Presiden, menetapkan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) yang diusulkan pemerintah, dan mengawasi
jalannya pemerintahan walaupun DPR tidak dapat menjatuhkan
Presiden (kecuali melanggar GBHN dan UUD 1945). Untuk kepentingan
pelaksanaan wewenang dan tugasnya, DPR dapat mengadakan
konsultasi dan koordinasi dengan Lembaga Tinggi Negara lainnya. Di
samping itu, ada satu lagi tambahan tugas yang diemban DPR, yakni
melaksanakan Ketetapan ketetapan MPR.
26
Kedua lembaga ini dituntut untuk dapat saling bekerja sama
dalam membentuk undang-undang atau menetapkan APBN. Hubungan
Kedua lembaga ini kerja sama antara legislatif dan eksekutif pada masa ini terus
dituntut untuk dapat berlangsung baik dalam kerja sama menentukan Rancangan APBN

saling bekerja sama dan APBN untuk melaksanakan Rencana Pembangunan Lima Tahun
dalam membentuk (Repelita), yang dimulai sejak 1969. Terbukti nyata dalam kerja sama
undang-undang penyelesaian undang-undang dan RAPBN tiap tahunnya. Dalam hal
atau menetapkan pengawasan, posisi DPR kuat karena dewan tidak dapat dijatuhkan
APBN. oleh Presiden dan dewan dapat menjatuhkan Presiden (hanya
apabila Presiden melanggar GBHN dan UUD 1945) karena anggota
DPR merangkap sebagai anggota MPR yang sewaktu-waktu dapat
mengadakan sidang istimewa untuk meminta pertanggungjawaban
Presiden. 27
Kuatnya kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat menurut UUD
1945 dipertegas lagi oleh Ketetapan MPR. Hal ini, misalnya, terlihat
dalam Ketetapan MPR Nomor III/MPR/1978 lebih dipertegas lagi,
sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (l), (2), (3), dan (4):

25 Ali Moertopo, Strategi Pembangunan Nasional...Ibid., hlm. 158-159.
26 Tugas untuk melaksanakan Ketetapan ketetapan MPR tersebut oleh DPR periode 1982 1987,
misalnya, dapat disebutkan antara lain adalah sebagai berikut: (1) Pasal 5 Ketetapan MPR
Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila menetapkan
tentang pemberian tugas kepada Presiden sebagai Mandataris MPR atau Presiden bersama-
sama DPR untuk mengusahakan agar Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dapat
dilaksanakan sebaik baiknya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang undangan
yang berlaku. Selain itu, DPR bertugas senantiasa mengawasi tindakan tindakan Pemerintah
dalam rangka pelaksanaan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1983, tentang Garis Garis Besar
Haluan Negara; (2) Pasal 7 ayat (1) Ketetapan MPR Nomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan
dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar Lembaga Lembaga
Tinggi Negara menyebutkan bahwa DPR yang seluruh Anggotanya adalah Anggota Majelis
Permusyawaratan Rakyat berkewajiban senantiasa mengawasi tindakan tindakan Presiden dalam
rangka pelaksanaan Haluan Negara; dan (3) Pasal 8 ayat (4) Ketetapan MPR Nomor III/MPR/1978,
menyebutkan bahwa Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan
perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.
27 Ibid., hlm. 159 dan hlm. 163.

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 17
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

Bab I.indd 17 11/21/19 17:50