Page 27 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

“(1). Dewan Perwakilan Rakyat yang seluruh
anggotanya adalah Anggota Majelis berkewajiban
senantiasa mengawasi tindakan tindakan Presiden
dalam rangka pelaksanaan Haluan Negara.
(2). Apabila Dewan Perwakilan Rakyat
menganggap Presiden sungguh melanggar
Haluan Negara, maka Dewan Perwakilan Rakyat
menyampaikan memorandum untuk mengingatkan
Presiden.
(3). Apabila dalam waktu tiga bulan Presiden
tidak memperhatikan memorandum Dewan
Perwakilan Rakyat tersebut pada ayat (2) pasal ini,
Kebijakan maka Dewan Perwakilan Rakyat rnenyampaikan
Pemerintah; memorandum yang kedua.
sesuai dengan (4). Apabila dalam waktu satu bulan
jiwa Undang- memorandum yang kedua tersebut pada ayat (3)

Undang Dasar 1945 pasal ini, tidak diindahkan oleh Presiden, maka
dan Ketetapan- Dewan Perwakilan Rakyat dapat meminta Majelis
ketetapan Majelis mengadakan Sidang Istimewa untuk meminta
Permusyawaratan pertanggungan jawab Presiden”.
Rakyat Republik Tugas pengawasan DPR itu sendiri terkait dengan:
Indonesia 1. Pelaksanaan Undang undang;

2. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta
pengelolaan keuangan negara; dan
3. Kebijakan Pemerintah; sesuai dengan jiwa Undang Undang
Dasar 1945 dan Ketetapan ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat Republik Indonesia;
a. Membahas untuk meratifikasi dan/atau memberikan
persetujuan atas pernyataan perang, membuat perdamaian
dan perjanjian dengan negara lain yang dilakukan oleh
Presiden.
b. Membahas hasil pemeriksaan atas pertanggung jawaban
keuangan negara yang diberitahukan oleh Badan
Pemeriksa Keuangan; dan
c. Melaksanakan hal hal yang ditugaskan oleh Ketetapan-
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat kepada
Dewan Perwakilan Rakyat. ·

dpr.go.id 18

Bab I.indd 18 11/21/19 17:50