Page 32 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997
P. 32
P E N D A H U LU A N
1.5. Kinerja DPR Orde Baru
Secara kuantitatif, hasil kerja DPR dapat diukur dari tugas
utamanya sebagai legislator (pembentuk UU) dan tindakan
pengawasan atas DPR yang dirumuskan UUD dalam penetapan
Anggaran Pendapatan dan Anggaran Negara (APBN) setiap tahun dan
pengawasan pelaksanaan keuangan negara berdasarkan laporan Badan
Pemeriksa Keuangan. Dari angka-angka hasil kerja DPR antara tahun
1971-1997, terlihat hampir tidak ada peningkatan setiap periode yang
bersangkutan. RUU yang disahkan hanya sekitar antara 40 sampai 55
UU dalam setiap periodenya dan RUU yang disahkan DPR tidak ada
yang berasal dari usul inisiatif DPR. Hanya DPR periode 1997-1999 yang
DPR periode paling banyak menghasilkan UU. Terbukti, hanya dalam waktu sekitar
akhir Orde Baru dua tahun, DPR periode akhir Orde Baru ini mampu menghasilkan
ini mampu 75 UU, dengan lima RUU usul inisiatif DPR sendiri. Namun, hal ini
menghasilkan 75 adalah wajar mengingat pada kurun waktu inilah terjadi pergantian
UU, dengan lima kepemimpinan nasional dari Soeharto kepada Wakil Presiden B.J.
RUU usul inisiatif Habibie pada 21 Mei 1998. Berikut tabel yang menunjukkan jumlah UU
DPR sendiri. yang berhasil dibentuk DPR hasil pemilu 1971, 1977, 1982, 1987, 1992,
dan 1997, termasuk tugas rutin, yaitu UU APBN dan UU Pengesahan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN setiap tahun.
Tabel 1
Produk Undang-Undang DPR 1971-1999
DPR Pemilu Jumlah Undang-Undang
1971-1977 43
1977-1982 55
1982-1987 46
1987-1992 55
1992-1997 45
1997-1999 75
Sumber: B.N. Marbun, DPR RI Cara Kerja dan Pertumbuhannya, Edisi Revisi, Jakarta: PT Gramedia
Pustaka Utama, 2002, hlm. 318.
Di luar produk UU, DPR Pemilu 1971-1977 juga menghasilkan
3 memorandum dan 4 usul pernyataan, DPR Pemilu 1977-1982 1
interpelasi dan membicarakan 1 hak angket, DPR pemilu 1982-1987
memberikan 107 rekomendasi kontrak karya dan beberapa resolusi,
DPR pemilu 1987-1992 , DPR pemilu 1992-1997 , dan DPR pemilu
1997-1999.
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 23
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
Bab I.indd 23 11/21/19 17:50
