Page 35 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

Swasembada dilakukan dengan peningkatan produksi beras. Jikalau
pada 1969 Indonesia hanya dapat memproduksi beras sebanyak 12,2
juta ton, pada tahun 1984 Indonesia sudah dapat menghasilkan 25,8
juta ton beras. Pendidikan semakin ditingkatkan dengan membangun
100.000 sekolah di daerah pedalaman dan memperkerjakan 500.000
guru. Hal tersebut menjadikan angka melek huruf semakin meningkat
yakni 80,4% bagi laki-laki dan 63,6% bagi perempuan pada 1980. Tak
mengherankan jika dia mendapat gelar sebagai “Bapak Pembangunan”
pada Sidang Umum MPR tahun 1983. Bahkan, pada awal tahun 1990-an
keberhasilan dalam memacu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, rata-
rata 7%, menjadikan Indonesia diklasifikasikan di antara kelompok
negara berkembang yang segera akan menjadi negara industri baru
(newly industrialized country), mengikuti jejak negara-negara di Asia
lainnya, seperti Taiwan, Korea Selatan, Singapura, dan Hongkong. 33
Namun, tiga puluh tahun kemudian kelangsungan pertumbuhan
ekonomi Indonesia itu mulai mengalami krisis dan stagnasi dan
bahkan menuju ke kebangkrutan. Letupan awalnya adalah terjadinya
depresiasi, menurunnya kurs rupiah atas mata uang asing. Jadi,
permasalahan pertamanya bersangkut-paut dengan krisis moneter.
Tetapi, krisis keuangan ini tidak bisa direm, sepertinya meluncur bebas

Namun, tiga puluh dan kemudian meluas ke berbagai sektor ekonomi lain, seperti
tahun kemudian sektor industri, jasa, dan pertanian di perdesaan. Dalam waktu yang
kelangsungan tidak lama bidang politik pun terkena imbasannya, yang berujung
pertumbuhan pada “dijatuhkannya” Presiden Soeharto sebagai penguasa tertinggi
ekonomi rezim Orde Baru oleh kelompok-kelompok masyarakat pro-demokrasi
yang dimotori golongan mahasiswa/i pada 21 Mei 1998. Sejak saat itu
Indonesia itu mulai hingga kini, di Indonesia berlaku tatana politik baru yang bernama
mengalami krisis Orde Reformasi.

dan stagnasi dan Kondisi ini menjadikan praktik presidensialisme ala Orde Baru
bahkan menuju ke sebagai sosok hyperpresident yang memungkinkan praktik korupsi,
kebangkrutan. kolusi, dan nepotisme (KKN) merajalela. Hal ini tidak jarang membuat
terjadinya usaha perlawanan dan kericuhan kembali dari beberapa
kalangan.

33 Ibid., hlm. 5.

dpr.go.id 26

Bab I.indd 26 11/21/19 17:50