Page 39 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997
P. 39

SEJ AR AH D AN PER ANAN DPR-GR 1967 - 19 71



                                                         Bisa dikatakan, langkah awal dari sikap resistensi DPR pada
                                                   awal kejatuhan Rezim Presiden Soekarno dimulai pasca Peristiwa
                                                   30 September 1965. Peristiwa ini sediri sejatinya merupakan sebuah
                                                   usaha yang sering dianggap sebagai kudeta yang dialamatkan kepada
                                                   Presiden Soekarno. Sayangnya kudeta ini memakan korban dengan
                                                   terbunuhnya beberapa pucuk pimpinan angkatan darat dan seorang
                                                   perwira menengah yang tewas dan mayatnya ditemukan di Lubang
                                                   Buaya beberapa hari kemudian. Partai Komunis Indonesia (PKI) yang
                                                   pada masa itu cukup dominan di DPR, dianggap bertanggung jawab
                                                   atas peristiwa ini. Bisa disimpulkan pula bahwa, kecederungan anggota
                                                   DPR yang patuh pada Presiden hanya mereka yang berasal dari faksi
                                                   komunis dan cenderung mematuhi perintah-perintah presiden yang
                                                   cukup kontroversial pada masa Demokrasi Parlementer. Peristiwa yang
                                                   terjadi di tahun 1965 ini nantinya juga akan berdampak buruk pada
                                                   tatanan sosial masyarakat Indonesia dan hampir setiap orang dan pihak
                                                   yang terlibat pada gerakan dan partai komunis ini akan ditangkap dan
                                                   dihukup oleh pemerintah, termasuk mereka yang duduk di Parlemen
                                                   atau DPR mewakili faksi komunis.
                                                                                  37

                                                   2.2. Peta Kekuatan Politik dan

                                                   Keanggotaan di DPR-GR Pasca G30S.
                                                           Keadaan politik yang tidak stabil pasca peristiwa 1965 juga
                                                   berdampak pada keadaan parlemen di Indonesia yang juga mengalami
                                                   kekacauan. Jika dalam susunan kabinet pasca peristiwa tersebut
                       Keadaan politik             terdapat perombakan total dan penggantian beberapa menteri yang
                      yang tidak stabil            dianggap terlibat, hal ini juga terjadi pada perubahan susunan dan
                       pasca peristiwa             anggota DPR yang dianggap juga berafiliasi pada PKI. Disamping itu
                              1965 juga            kebanyakan anggota DPR yang dianggap berafiliasi ke PKI tersebut
                     berdampak pada                juga telah kabur karena diburu oleh pihak tentara. Kekosongan

                   keadaan parlemen                inilah yang kemudian harus diisi dengan adanya revisi baru dari peta
                    di Indonesia yang              kekuatan politik di DPR, mengingat pada masa sebelumnya PKI juga
                      juga mengalami               punya kekuatan yang cukup dominan di parlemen sebelum peristiwa
                             kekacauan.            G30S dan juga kedekatan beberapa elit politik partai tersebut dengan
                                                   Presiden Soekarno semakin mengindikasi kekuatan partai ini baik di
                                                   parlemen sendiri maupun diluarnya. Maka dari itu kehilangan peta

                                                   37  Selain PKI pihak lain yang dianggap memiliki hubungan dan dianggap bertanggung jawab atas
                                                      peristiwa ini adalah beberapa pihak dalam tubuh angkatan militer Indonesia terutama dari
                                                      satuan pasukan Cakrabirawa dan Angkatan Udara. Setelah peristiwa ini beberapa perwira
                                                      teras dari kedua satuan tersebut juga diadili seperti Letkol. Untung dan Marsekal Omar Dhani.
                                                      Lihat. Sumber MC. Ricklefs. 2005. Sejarah Indonesia Modern 1200-2004. Jakarta: Serambi. Hal:
                                                      552- 568.




                           SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT   31
                             REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018




         Bab II.indd   31                                                                                           11/21/19   20:56
   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44