Page 42 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

komunis. Demonstrasi besar-besaran yang terjadi di Indonesia ketika
itu, juga menuntut pembersihan unsur komunis di organ-organ
pemerintah. Namun yang jadi pertanyaan adalah siapa yang memiliki
wewenang untuk merombak susunan dari anggota DPR ?, pada masa
sebelumnya, Soekarno juga pernah melakukan tindakan pembubaran
DPR tepatnya ketika Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dikeluarkan. Walaupun
beberapa kalangan menilai tindakan ini tepat dan merupakan bentuk
menyelematkan negara namun tetap saja apa yang dilakukan oleh
Soekarno adalah sebuah tindakan inkonstitusional, bagaimana bisa
hal ini terulang kembali ketika Soeharto mulai memegang kendali. 41
Namun kenyataannya memang terjadi perubahan besar-besaran
unsur DPR ketika itu. Pada masa itu pamor Soeharto naik bukan
hanya karena dia konsen dibidang pengamanan ketertiban nasional di
ranah publik, namun lebih jauh berwenang pula untuk “mengamankan
kondisi” pemerintahan dan politik dari unsur komunis. Pada masa ini
dibentuklah Komando Keamanan dan Ketertiban atau yang disingkat
Pada masa ini dengan Kopkamtib yang dikomandoi oleh Soeharto sendiri. Badan
dibentuklah militer ini bertugas mengamankan keadaan dan situasi negara ketika

Komando itu yang semakin tidak menentu pasca peristiwa G30S. Badan ini
Keamanan dan dibentuk hanya berselang tiga hari pasca G30S berdasarkan perintah
Ketertiban atau lisan dari Presiden Soekarno untuk kepada Mayjend Soeharto untuk
42
yang disingkat segera mengamankan situasi kala itu. Namun legitimasi secara resmi
dengan Kopkamtib berupa surat perintah baru diterima Soeharto satu bulan kemudian
yang dikomandoi sebagai Panglima Kopkamtib. 43
oleh Soeharto Tetapi bentuk yang masih kurang jelas dalam tubuh Kopkamtib
sendiri. ini membawa badan masih dalam bayang-bayang Kostrad. Pada
perkembangan selanjutnya, struktur dan wewenang Kopkamtib mulai
terlihat dengan keluarnya berbagai Surat Keputusan KOTI mengenai
tugas dan fungsi badan komando ini. Selain Mayjend Soeharto yang
berwenang dalam tubuh Kopkamtib yang disaat bersamaan pula
menjadi pimpinan Kostrad, Panglima Angkatan Darat juga berwenang
terhadap badan ini. Sedangkan untuk masalah organisasi dalam badan
44

41 Lihat Ricklefs, Op.Cit. Hal: 268-269.
42 Perintah lisan yang dimaksud adalah pidato Presiden Seokarno di radio pada tanggal 3 Oktober
1965. Lihat Ramadhan KH. 1989. Soeharto: Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya. Jakarta:
Citralamtorogung Persada. Hal: 191
43 Lihat Surat Keputusan KOTI No. 142/KOTI/1965 Tanggal 1 November 1965 tentang pembentukan
Kopkamtib.
44 Walaupun pada perkembangan selanjutnya posisi Panglima Angkatan Darat akan di pegang oleh
Soeharto, jadi bisa dikatakan komando dalam Angkatan Darat dikuasai oleh Soeharto. Lihat
Pusjarah TNI. 2000. Sejarah TNI Jilid III dan IV, 1960-1965 dan 1965-1983. Jakarta: Pusjarah TNI.
Hal: 9.

dpr.go.id 34

Bab II.indd 34 11/21/19 20:56