Page 47 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997
P. 47

SEJ AR AH D AN PER ANAN DPR-GR 1967 - 19 71



                                                   mengajukan calon-calon dari faksi mereka. DPR-GR dan MPRS ketika
                                                   itu lebih memilih untuk mengurusi urusan ekonomi negara terlebih
                                                   dahulu dalam sidang-sidang harian yang diselenggarakan dua lembaga
                          Butuh waktu              tersebut pada waktu itu. 50
                     hingga beberapa                     Pada waktu itu juga sudah mulai tampak bentuk resistensi dari
                           tahun untuk             DPR Kepada Presiden, terutama pada kebijakan-kebijakan presiden
                  memenuhi jumlah                  yang dirasa mulai tidak masuk akal. Namun pada dasarnya, DPR juga
                      kuota DPR yang               masih menaruh hormat yang besar kepada Presiden Soekarno dengan
                   sempat berkurang                menyatakan masih setia kepada beliau. Hanya saja disisi yang lain, DPR
                 cukup drastic pasca               secara penuh juga mendukung aksi-aksi yang diambil oleh Letjend

                     peristiwa G30S...             Soeharto terkait dengan posisinya sebagai pemegang Supersemar.
                                                   Salah satunya adalah dengan menangkap dan menggantikan menteri-
                                                   menteri yang dianggap terlibat peristiwa G30S atau yang berafiliasi ke
                                                   komunis. Kewenangan pemberhentian menteri-menteri sebenarnya
                                                   merupakan kewenangan seorang presiden pada umumnya, namun
                                                   justru diambil alih oleh Letjend Soeharto atas dasar Supersemar.
                                                         Butuh waktu hingga beberapa tahun untuk memenuhi jumlah
                                                   kuota DPR yang sempat berkurang cukup drastic pasca peristiwa
                                                   G30S, bahkan akhirnya jumlah tersebut terus bertambah, seiring
                                                   dengan munculnya kekuatan-kekuatan baru dalam kancah perpolitikan
                                                   dalam negeri. Pemerintah kemudian memasukkan unsur baru sebagai
                                                   anggota parlemen dan unsur ini mendapatkan kursi yang cukup banyak
                                                   yaitu 108, yang paling banyak mendapatkan kursi dari unsur baru ini
                                                   adalah mereka yang berasal dari Golongan Karya, disamping juga ada
                                                   penambahan dari unsur Angkatan Darat. sehingga jumlah anggota
                                                   DPR-GR pasca G30S genap berjumlah 350 anggota.
                                                                                                   51
                                                         Tetapi pada perkembangan selanjutnya tepatnya pada tahun
                                                   1968, kembali terjadi perombakan dalam tubuh DPR-GR, hal ini
                                                   dilakukan sesuai dengan perkembangan dan situasi negara Indonesia
                                                   ketika itu. dari total jumlah anggota DPR-GR yang tersisa pada waktu
                                                   sekitar 347 orang, dilakukan semacam penambahan anggota baru
                                                   hingga total anggota DPR-GR yang ada pada waktu itu berjumlah 414
                                                   orang. Penambahan ini juga berdampak pada penyelarasan aturan-
                                                   aturan terkait yang ada di DPR-GR. Dari jumlah tersebut akan dibagi
                                                   13 fraksi, seperti yang disajikan pada tabel dibawah ini:
                                                                                                       52



                                                   50   Ibid, Hal: 345-347.
                                                   51   Op.Cit. Hal: 267 dan  Lihat Undang-undang No. 10 Tahun 1966 tentang kedudukan MPRS dan
                                                      DPR-GR menjelang PEMILU.
                                                   52   Ibid. Hal 267.




                           SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT   39
                             REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018




         Bab II.indd   39                                                                                           11/21/19   20:56
   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52