Page 49 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

SEJ AR AH D AN PER ANAN DPR-GR 1967 - 19 71

militer dan golongan karya, memiliki suara yang cukup dominan
dalam parlemen, termasuk jika digabung dengan faksi-faksi lain yang
mulai tidak mempercayai tampuk kekuasaan di republik ini untuk bisa
dipegang terus oleh Presiden Soekarno.
53
Dukungan dari parlemen sebenarnya sangat penting untuk
Presiden disebuah negara yang menganut sistem presidensil.
Representasi dari suara rakyat sendiri esensinya ada didalam tubuh
parlemen atau DPR, namun jika di DPR terlalu banyak faksi yang
memandang kinerja Presiden tidak baik maka berbagai kebijakan
negara yang disusun oleh presiden akan sulit tereliasi. Dalam fungsi
dan kewenangannya, ada beberapa poin kebijakan negara yang
DPR-GR yang berasal dari pemerintah harus melalui persetujuan DPR. Maka dari
baru dibentuk itu titik harmonis antara pemerintah dan DPR sebagai representasi

ini dihadapkan rakyat harus terus dijaga. Masa transisi pada waktu itu cukup
pada berbagai krusial, karena pada masa Demokrasi Terpimpin sangat jelas terlihat
masalah krusial hegemoni Presiden Soekarno pada DPR, sehingga DPR format baru
sebagai klimaks pasca peristiwa G30S cukup menentukan bagaimana arah perjalanan
dari buruknya bangsa Indonesia pada periode berikutnya.
DPR-GR yang baru dibentuk ini dihadapkan pada berbagai
kondisi negara masalah krusial sebagai klimaks dari buruknya kondisi negara Indonesia
Indonesia selama selama masa pemerintahan Soekarno. Seperti yang telah disinggung

masa pemerintahan sebelumnya, permasalahan yang harus diselesaikan bukan semata
Soekarno. masalah politik. Warisan Orde Lama, bisa dikatakan menumpuk dan
54
memiliki urgensi secepatnya untuk segera diselesaikan, misalnya:
masalah perekonomian, masalah hubungan luar negeri, dan pemilihan
umum. DPR atau parlemen harus membuat atau merumuskan beberapa
perangkan Undang-undang yang diperlukan sebagai pedoman ataupun
pengganti Undang-undang lama yang telah usang.
Namun hal ini bukanlah sebuah perkara yang mudah. Kondisi
perpolitikan yang tidak menentu kemudian menciptakan kebingungan
bagaimana seharusnya pemerintahan berjalan pada masa sulit tersebut.
Oleh sebab itu pasca munculnya Supersemar, sering diadakan dialog
antar beberapa kalangan termasuk yang melibatkan Soeharto sebagai
pemegang jabatan eksekutif ketika itu menggantikan Soekarno yang
mulai “dirumahkan”. Pencarian pemahaman lewat diskusi panjang ini
akan menciptakan apa yang nanti akan disebut sebagai Konsensus
Nasional. Beragam Undang-undang pun kemudian menyusul akan

53 Lihat David Reeve. 2013. Golkar, Sejarah Yang Hilang. Depok: Komunitas Bambu. Hal: 224-225
54 Sebuah masa yang dikenal sebagai masa pemerintaha Presiden Soekarno dari tahun 1959 hingga
nanti keluarnya Supersemar yang menjadi penanda dimulai kekuasaan Soeharto.

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 41
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

Bab II.indd 41 11/21/19 20:56