Page 53 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

SEJ AR AH D AN PER ANAN DPR-GR 1967 - 19 71

Jakarta. Adapun besarannya untuk uang paket harian ini
adalah untuk di wilayah Jakarta yaitu Rp. 700/hari sedangkan
untuk diluar Jakarta diberikan uang Rp. 1.200/hari.

4. Biaya Perjalanan.
Dalam melaksanakan perjalanan dinas, Anggota DPR
juga mendapatkan honor atau penghasilan yang telah diatur.
Biaya ini diberikan pada anggota DPR yang bertempat tinggal
di Jakarta, sebelumnya mereka mendapatkan Rp. 400,
kemudian naik menjadi Rp. 700 per hari dalam perjalanan
dinas.

5. Tunjangan lainnya.
Selain dari komponen gaji dan beberapa tunjangan
terkait masalah kinerja seorang Anggota DPR, mereka juga
mendapat penghasilan dari beberapa hal terkait dengan
Dari berbagai daftar
penghasilan diatas, pekerjaannya sebagai anggota DPR. Misalnya tunjangan jika
anggota DPR yang bersangkutan terlibat kecelakaan baik
bisa dikatakan yang berakibat luka-luka hingga meninggal dunia, maka pihak
bahwa tunjangan keuangan DPR akan memberikan santunan pada ahli waris

yang dimiliki oleh Anggota DPR yang bersangkutan.
seorang Anggota
DPR cukup besar 6. Fasilitas Lainnya
Dari berbagai daftar penghasilan diatas, bisa dikatakan
bahwa tunjangan yang dimiliki oleh seorang Anggota DPR
cukup besar, dari besaran gaji pokok saja sudah cukup besar
ditambahkan dengan berbagai penghasilan ditempat lain
yang tentu saja membuat orang memiliki keinginan duduk
menjadi wakil rakyat Indonesia. para anggota DPR ini juga
mendapatkan beragam fasilitas lain dari negara, misalnya:
a. Anggota DPR yang mengadakan sebuah hubungan
dengan suatu tempat didalam negeri akan diganti ongkos
perjalanannya.
b. Untuk anggota DPR yang berasal dari luar Jawa, maka
biaya transportasi pulannya akan ditanggung oleh Negara.
c. Jika dalam proses sidang atau menghadiri tugas-tugas yang
diberikan DPR ditempat lain ada anggota keluarga dari
Anggota DPR meninggal dunia, maka negara mengganti
ongkos pulang dari anggotana tersebut.

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 45
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

Bab II.indd 45 11/21/19 20:56