Page 57 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

SEJ AR AH D AN PER ANAN DPR-GR 1967 - 19 71

• Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan yaitu
hingga 20 Agutus 1968 tidak ditemukan juga kesepakatan
mengenai hal ini, maka kewenangan untuk mengisi kembali
jabatan wakil ketua DPR-RI periode tersebut adalah kembali
kepada Fraksi Golongan Karya Pembangunan sesuai dengan
calon yang telah mereka ajukan.

Usulan dari rapat ini bisa diterima oleh mayoritas fraksi yang
ada di DPR ketika itu, kecuali dua partai yang disebutkan dalam poin-
poin diatas. Hasil rapat ini kemudia juga mengajukan nama Sulistio. SH.
sebagai pengganti dari Laksda Mursalim sebagai wakil ketua DPR-RI
yang baru pada periode 1967-1971 (Sekretariat DPR-GR, 1984: 385-386).

Selain itu mengenai jumlah fraksi yang ada dalam tubuh DPR
pada saat itu juga perlu untuk diketahui. Mengingat komponen fraksi
ini merupakan representasi dari partai-partai pengisi dalam DPR
maka kedudukan fraksi juga sangat ditentukan seberapa banyak
anggota partainya yang duduk menjadi anggota DPR dan hal ini juga
berpengaruh pada keterwakilan mereka pada Panitia Musyawarah
DPR-GR. Mengenai jumlah dari wakil fraksi-fraksi yang duduk dalam
Panitia Musyawarah DPR-GR telah diatur dalam Pasal 20 ayat 3, dimana
isinya sebagai berikut:
a. Fraksi yang beranggotakan 1-10 orang mempunyai satu orang
wakil.
b. Fraksi yang beranggotakan 11-20 orang mempunyai dua
orang wakil.
c. Fraksi yang beranggotakan 21-30 orang mempunyai tiga
Mengenai jumlah orang wakil.

dari wakil fraksi- e. Fraksi yang beranggotakan 31-40 orang mempunyai empat
fraksi yang duduk orang wakil.
dalam Panitia a. Fraksi yang beranggotakan 41-50 orang mempunyai lima
Musyawarah DPR- orang wakil.
GR telah diatur b. Fraksi yang beranggotakan 51-60 orang mempunyai enam
orang wakil.
dalam Pasal 20
ayat 3, Pasca penyegaran DPR-GR pasca G30S, dalam tubuh DPR-GR

sendiri terdapat 13 fraksi sesuai dengan partai dan golongan yang
menjadi komponennya, dimana fraksi tersebut yaitu: Fraksi PNI, NU,
PSII, PARKINDO, KATOLIK, Partai Muslimin, IPKI, PERTI, MURBA,

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 49
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

Bab II.indd 49 11/21/19 20:56