Page 59 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997
P. 59
SEJ AR AH D AN PER ANAN DPR-GR 1967 - 19 71
DPR 1967-1971 fungsi ini tidak dimiliki lagi oleh komisi-komisi di DPR,
tugas pokok mereka sekarang adalah melakukan fungsi pengawasan
terhadap tindakan-tindakan yang diambil oleh pemerintah. Namun
secara rincinya, tugas-tugas dari komisi DPR ini yaitu:
a. Melakukan tugas sesuai instruksi DPR-GR
b. Membantu menyelesaikan kesulitan yang dihadapi oleh
Presiden terkait dengan pelaksanaan Undang-undang sesuai
dengan komisinya masing-masing
c. Menjadi jembatan penghubung antara suara rakyat dengan
kepentingan pemerintah.
d. Mengadakan semacam rapat kerja dengan Presiden terkait
Adapun jumlah dengan masalah yang sedang dihadapi.
komisi yang ada e. Mengajukan berbagai pertanyaan tertulis kepada Presiden.
pada masa ini f. Mengusulkankan pada Panitia Musyawarah mengenai apa
juga mengalami saja yang harus menjadi agenda sidang atau pertemuan DPR.
kenaikan dibanding g. Mengadakan semacam peninjauan yang dianggap perlu
masa sebelumnya, kepada anggaran Belanda DPR-GR.
Adapun jumlah komisi yang ada pada masa ini juga mengalami
kenaikan dibanding masa sebelumnya, dimana total komisi DPR pada
masa Orde Lama berjumlah 6 komisi saja, sedangkan pada masa ini
komisi di DPRP-GR berjumlah sebanyak 10 komisi. Adapun komisi-
komisi tersebut mewakili tugas pada bidang-bidang tertentu, yaitu:
a. Komisi I : Lembaga Tertinggi Negara dan Departemen
Penerangan.
b. Komisi II : Departemen Luar Negeri, Departemen Pertahanan
dan Keamanan
c. Komisi III : Departemen Dalam Negeri dan Departemen
Kehakiman.
d. Komisi IV : Departemen Perdagangan.
e. Komisi V : Departemen Perkebunanm Departemen Pertanian,
dan Departemen Pertambangan.
f. Komisi VI : Departemen Keuangan.
g. Komisi VII : Departemen Perindustrian Tekstil dan Kerajinan
Rakyat, Departemen Perindustrian Dasar, Ringan, dan Besar.
h. Komisi VII : Departemen Maritim, Departemen Perhubungan
dan Departemen Pekerjaan Umum.
i. Komisi IX : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan
Departemen Agama
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 51
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
Bab II.indd 51 11/21/19 20:56
