Page 64 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997
P. 64
SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN
bahwa presiden bisa melakukan bongkar-pasang susunan DPR
serta MPRS sesuai keinginannya, bukan berasal dari PEMILU. Tetapi
esensinya apa yang dilakukan oleh Presiden Soekarno ini mendapat
dukungan yang luas terutama dari ABRI dan rakyat. Hanya saja memang
apa yang dilakukan oleh Presiden Soekarno ini adalah sebuah tindakan
yang inskonstitusional terutama ketika dia merubah susunan DPR hasil
PEMILU 4 tahun sebelumnya. 57
Pada masa ini hubungan pemerintah dengan NU mulai tegang,
dimana presiden telah dianggap telah melebihi kewenangannya
dalam memerintah di Indonesia. Selain itu selama periode Demokrasi
Terpimpin ini pula, hampir seluruh partai termasuk NU sulit untuk
menyuarakan pendapatnya kepada presiden. Disamping pada masa ini
memunculkan juga prediksi yang kurang baik mengenai nasib partai-
partai yang tidak sejalan dengan pemerintah, hal ini didasarkan pada
pelarangan dan dibubarkannya Masyumi oleh presiden karena dianggap
terlibat pada pemberontakan melawan pemerintah di daerah. Padahal
beberapa tahun sebelumnya jumlah kursi mereka itu sama di DPR
dengan partar yang berafiliasi ke pemerintah, bahkan jika ditambahkan
Pada masa faksi NU, faksi Islam sebenarnya bisa menguasai parlemen. Setidaknya
ini hubungan ada tiga hal yang membuat kemudia mengapa NU kurang bisa
pemerintah dengan bersinergi dengan pemerintahan Demokrasi Terpimpin yang dipimpin
NU mulai tegang, oleh Presiden Soekarno, yaitu: pertama, berakhirnya kekuasaan DPR
dimana presiden yang sah sesuai dengan PEMILU yang dipilih oleh rakyat. Kedua, nasib
buruk yang menimpa Masyumi karena resistensinya di daerah dalam
telah dianggap melawan pemerintah yang dianggap sebagai bentuk pembangkangan
telah melebihi oleh pemerintah. Hal ini berdampak buruk pada partai serta elit-
kewenangannya elit politiknya. Ketiga, luasnya pengaruh dari PKI yang sebenarnya
dalam memerintah disebabkan oleh keterbukaan Presiden terhadap perkembangan partai
di Indonesia. ini. Sebab yang terakhir ini yang sepertinya sangat sulit untuk diterima
oleh NU, dimana antara kedua partai dari tingkat elit dan grassroot
seringkali terlibat hal-hal berbau konflik. 58
Selama demokrasi terpimpin, PKI memang menjadi momok
yang nyata bagi partai-partai Islam, hal ini tentu didasari karena
kedekatan partai ini dengan pemerintah sehingga lebih bisa diterima
dan dirangkul oleh pemerintah saat itu. Presiden Soekarno sendiri
sebenarnya punya pemikiran untuk mempersatukan beberapa
golongan besar di kancah perpolitikan Indonesia dengan mengeluarkan
57 Vickers, Op.Cit. Hal: 220-221.
58 Greg Barton dan Greg Fealy (ed). 2010. Tradisionalisme Radikal Persinggungan NU-Negara.
Yogyakarta: LKIS. Hal: 50-53.
dpr.go.id 56
Bab II.indd 56 11/21/19 20:56
