Page 63 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997
P. 63
SEJ AR AH D AN PER ANAN DPR-GR 1967 - 19 71
melejit dimana dia kemudia menjadi ketua Fraksi Masyumi di DPRDS
Surabaya pada tahun 1952. Disamping itu dia juga bekerja pada Kantor
Pengadilan Agama Surabaya dan berhasil menjabat sebagai wakil kepala
kantor.
Karir politiknya dikancah nasional dimulai pada tahun
1955 dimana dia diangkat menjadi angora DPR-RI dari fraksi NU.
Keberhasilan menjadi angora DPR pusat tidak terlepas dari hasil yang
memuaskan yang dicapai oleh NU ketika menjadi salah satu partai yang
memenangkan kursi terbanyak pada Pemilihan Umum (PEMILU) pada
tahun 1955. PEMILU ini merupakan kontestasi politik pertama antar
partai di Indonesia yang memperebutkan kursi di Parlemen (DPR) dan
lembaga baru yang ditugaskan untuk membuat undang-undang baru,
yaitu konstituante. Pada perhelatan PEMILU ini muncul 4 partai besar
yang menjadi peraih kursi parlemen terbanyak yaitu: PNI, MASYUMI,
NU, dan PKI. NU berhasil memperoleh kursi di DPR sebanyak 45 kursi
dari total pemilih NU sebanyak hampir 7 juta pemilih. Ini merupakan
prestasi yang cemerlang untuk faksi Islam, apalagi ditambah dengan
faksi Masyumi yang sebenarnya perolehan kursi di DPR sama dengan
PNI yaitu masing-masing mendapatkan 57 kursi. 56
Karir politiknya di kancah nasional juga terbilang cukup
baik dan diawali ketika terpilih menjadi anggota parlemen diatas.
Jalannya menduduki jabatan ketua DPR dimulai sebelumnya tatkala
dia ditunjuk sebagai Ketua Fraksi NU di dalam tubuh DPR-RI antara
tahun 1958-1960. Pada tahap ini dia cukup banyak menyuarakan suara
dari golongan atau faksi Islam terutama dari NU. Selain itu dia juga
mengkritik lambannya kerja konstituante yang hingga berakhirnya
masa Demokrasi Parlementer tidak berhasil merumuskan sebuah
Undang-undang yang baru.
Hal inilah yang kemudian memancing Presiden Soekarno untuk
Karir politiknya mengenluarkan seuah konsepsi dimana beliau menganggap adanya
dikancah nasional ketidakberesan dalam sistem politik di Indonesia, oleh sebabnya
dimulai pada tahun Presiden merasa Indonesia harus segera diselamatnya. Konsepsi
1955 dimana dia politiknya sendiri yang terkenal dengan Dekrit Presiden tanggal 5
diangkat menjadi Juli 1959 sebenarnya berisi mengenai pengembalian pemakaian UUD
angora DPR-RI dari 1945 sebagai UUD menggantikan UUDS 1950 yang hingga saat dekrit
fraksi NU tersebut dibacakan, lembaga yang berwenang membuat undang-
undang baru yaitu Konstituante gagal merumuskan sebuah undang-
undang baru. Namun dalam konsepsi ini muncul sebuah pemikiran
56 Ricklefs. Op.Cit. Hal: 495-496.
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 55
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
Bab II.indd 55 11/21/19 20:56
