Page 58 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

ABRI, Karya Pembangunan A, Karya Pembangunan B, dan Karya
Pembangunan C (Sekretariat DPR-GR, 1984: 393).
Disamping itu dalam struktur lainnya DPR juga memiliki badan-
badan kelengkapan. Badan-badan ini sifungsikan untuk membantu
kerja dari DPR itu sendiri, pada dasarnya tidak ada perubahan mengenai
badan kelengkapan ini dari masa sebelumnya, adapun badan-badan
yang merupakan badan kelengkapan DPR, yaitu:
a. Panitia Musyawarah
b. Panitia Anggaran
c. Bagian
d. Komisi
e. Panitia Khusus
f. Panitia Rumah Tangga, dan
g. Sekretariat.

Pembagian ini nantinya juga akan mempermudah tugas-tugas
Pembagian ini DPR terutama dalam pembuatan Undang-undang yang nantinya akan
nantinya juga akan diberikan pada bagian-bagian bidang pekerjaan. Pembuatan Undang-

mempermudah undang ini termasuk dalam melakukan rumusan dan penyelesaian
tugas-tugas DPR terhadap rancangan Undang-undang itu sendiri. Selain itu pada bagian-
terutama dalam bagian kerja ini diberikan pula kewenangan untuk melakukan peninjauan
pembuatan ulang pada bagian-bagian yang diperlukan. Antara periode tahun 1967-1971
Undang-undang setidaknya ada lima bagian DPR-GR yang memiliki wewenang ini, yaitu:
a. Bagian A yang mengurusi masalah Lembaga-lembaga
yang nantinya akan Tertinggi Negara, masalah pertahanan dan keamanan, urusan
diberikan pada luar negeri, dan masalah penerangan.
bagian-bagian b. Bagian B mengurusi masalah di bidang hukum, ketatanegaraan,

bidang pekerjaan. dan urusan dalam negeri.
c. Bagian C mengurusi masalah ekonomi dan keuangan.
d. Bagian D mengurusi masalah terkait industri dan
pembangunan.
e. Dan Bagian E yang mengurusi masalah Kesejahteraan
(Sekretariat DPR-GR, 1984:394).

Sedangkan untuk pembagian komisi sendiri di DPR juga telah
diatur dalam tata tertib DPR. Namun pada masa ini komisi-komisi
dalam DPR mengalami pergeseran fungsi. Sebelumnya pada masa Orde
Lama, komisi yang ada di DPR juga memiliki tugas untuk menentukan
rancangan dan penetapan Undang-undang. Tetapi pada periode

dpr.go.id 50

Bab II.indd 50 11/21/19 20:56